Operasi Antik 2016 Polres Labuhanbatu 
1 Hari 1 Kasus Narkoba Terungkap

RANTAU- Selama digelarnya Operasi Antik terhitung sejak 5-18 Februari tahun 2016 kemarin, Polres Labuhanbatu berada diposisi peringkat pertama pengungkapan kasus sekaitan tindak pidana berbagai jenis narkoba.
Kapolres Labuhanbatu AKBP Teguh Yuswardhie melalui Kasat Narkoba AKP Mara Junjung Siregar diruangannya, Senin (29/2) menerangkan, penilaian itu sejalan diterimanya surat telegram Kapolda Sumut nomor: STR/147/II/2016 tertanggal 26 Februari.
Sebagai satuan wilayah hukum imbangan dalam operasi antik kemarin terang Junjung, terhitung dua minggu lamanya, pihaknya telah mengungkap 19 kasus dengan jumlah tersangka 23 orang.
”Keberhasilan pengungkapan kasus dalam operasi antik kemarin. Tidak terlepas arahan dan bimbingan Kapolres Labuhanbatu serta dukungan masyarakat dan elemen lainnya,” ujar Junjung. Pada Operasi Antik 5-18 Februari, terdapat 27 wilayah hukum di jajaran Polda Sumut. Terdapat lima wilayah prioritas seperti Polresta Medan, Polres Deli Serdang, Polres Langkat, Polres Pelabuhan Belawan serta Polres Binjai yang menjadi Satwil Prioritas.
Peningkatan kinerja diseluruh jajaran Polres Labuhanbatu tahun 2016 khususnya Satuan Narkoba, juga dapat dilihat dari perbandingan pengungkapan dan penanganan kasus tindak pidana narkotika pada tahun sebelumnya.
”Untuk Januari-Februari 2015 diungkap sebanyak 47 kasus. Sementara Januari-Februari 2016 terungkap 62 kasus. Artinya ada peningkatan hampir 50 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari data ini dapat diketahui 1 hari 1 kasus narkoba terungkap,” jelasya.
Untuk itu, pihaknya berharap peran serta dan partisipasi masyarakat dalam hal menekan peredaran narkotika. "Mari sama-sama kita berantas, agar Labuhanbatu semakin dapat kita tekan angka peredarannya," papar Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Mara Junjung Siregar. (nik/rah)


Keterangan Foto: Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Mara Junjung Siregar.





Kapoldasu Ganti Lagi
Mestinya Jenderal Batak

 

JAKARTA- Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti melakukan mutasi sejumlah perwira tinggi. Salah satu yang digeser Kapolda Sumut (Kapoldasu) Irjen Ngadino dimutasi sebagai Pati Polda Jateng dalam rangka memasuki masa pensiun.
Kursi Kapolda Sumut selanjutnya diisi Irjen Raden Budi Winarso yang sebelumnya menjabat Kadiv Propam Polri.
Pengganti Budi adalah Irjen Mochamar Iriawan yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hukum Polri.
Mutasi di jajajaran perwira tinggi polri itu berdasar Telegram Rahasia Kapolri Nomor: ST/476/II/2016, tanggal 28 Februari 2016 yang ditandatangani ASDM Polri Irjen Sabar Rahardjo.
Sekadar diketahui, Irjen Ngadino dilantik sebagai Kapolda Sumut pada awal September 2015. Artinya, Ngadino hanya enam bulan menjabat sebagai Kapolda Sumut. Sedang Budi Winarso, merupakan lulusan Akpol 1982, seangkatan dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dengan demikian, dipastikan Budi yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kepri itu tidak akan sampai setahun menduduki kursi Polda Sumut 1 karena sudah akan memasuki masa pensiun sekitar 10 bulan lagi.
Mengenai cepatnya pergantian Kapolda Sumut, dimana Ngadino hanya enam bulan dan Budi Winarso tidak sampai setahun, mendapat sorotan dari Komjen (Purn) Togar M Sianipar.
Secara umum, tokoh asal Siantar yang dianggap sebagai senior di internal Polri itu, menilai mutasi kali ini diharapkan mengubah penampilan Polri menjadi lebih baik. “Harapan saya, mutasi kali ini memberikan perbaikan penampilan Polri ke depan. Kalau regenerasi ini tidak membawa perbaikan, ya sama saja, malah menjadi kemunduran,” ujar mantan Kadiv Humas Polri itu.
Nah, khusus Sumut, menurut mantan Kapolda Bali, Kaltim, dan Sumsel, itu, tidak seharusnya begitu cepat kapoldanya diganti-ganti. Alasannya, masyarakat Sumut punya karakter khas. Sementara, seorang kapolda harus menggunakan pendekatan sosio antropologis dalam menjalankan tugasnya.
Kalau baru beberapa bulan menjadi Kapolda Sumut lantas diganti, maka dia belum punya waktu cukup mempelajari karakter masyarakat. “Tugas polisi itu mengurusi masyarakat. Jadi seorang kapolda harus mengenali betul karakter masyarakat di wilayahnya. Pengenalan karakter masyarakat itu butuh waktu. Kalau baru sebentar diganti, ya tidak akan efektif,” terang Togar.
Lebih lanjut Togar berpendapat, sebenarnya kapolda Sumut lebih cocok dijabat oleh perwira polisi berdarah Batak. Alasannya, orang Batak sudah paham betul bagaimana karakter masyarakat Sumut. “Sudah terbukti, Kapolda Sumut saat dijabat orang berdarah Batak, tidak pernah ada cacat. Saat dijabat Pak Ritonga (MH Ritonga, red) bagus, berprestasi, gemilang. Begitu juga Pak Hotman Siagian, tidak ada cacat. Bukan berarti ini kesukuan, bukan, tapi demi efektifitas karena sudah paham karakter masyarakat Sumut yang khas. Jangan khawatir kesukuan, polisi yang sudah jadi komandan, apalagi seorang kapolda, dijamin nasionalismenya tinggi,” kata Togar.
Di level di bawahnya, Kapoltabes Medan saat dijabat orang berdarah Batak, kata Togar, juga kinerjanya bagus. “Kapoltabes Medan yang orang Batak Karo itu, itu bagus kan,” ujarnya.
Meski demikian, lanjut Togar, ada juga Kapolda Sumut berdarah Jawa yang kinerjanya bagus. Yakni Hadiman (1990-1992). “Beliau bagus karena melakukan pendekatan sosio antropologis, seorang profesor yang paham karakter masyarakat Sumut,” kata Siantar Man itu.
Mengenai Budi Winarso, Togar mengaku tidak tahu persis track record-nya selama menduduki sejumlah jabatan. “Yang jelas sekitar 10 bulan lagi beliau pensiun. Artinya, paling lama awal 2017, akan ada pergantian kapolda lagi,” pungkas Togar. (sam/dro)




Kamis, Presiden Jokowi Kunjungi Danau Toba



JAKARTA- Presiden Joko Widodo direncanakan mengunjungi sejumlah daerah di Sumatera Utara, pada Selasa (1/3). Selain Kota Binjai, Presiden juga dijadwalkan akan meninjau tempat pengasingan Bung Karno di Parapat, Pasar Tiga Raja, dan Bandara Silangit.

“Direncanakan akan berangkat Selasa pagi. Biasanya selain peninjauan juga akan dilakukan dialog-dialog. Tapi untuk informasi lengkapnya saya belum dapat," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, kepada koran ini saat dihubungi dari Jakarta, Senin (29/2) petang.
Selain ke Sumut, Johan juga mengatakan menurut rencana, Presiden Jokowi dan rombongan juga akan mengunjungi Provinsi Aceh. Meski begitu saat ditanya agenda lengkapnya, Johan belum dapat memberi informasi lebih jauh. "Kalau tidak salah Presiden juga akan melakukan kunjungan ke Provinsi Aceh. Tapi saya enggak ikut," ujar Johan.
Informasi diperoleh, selama di Sumut Presiden juga akan melakukan kunjungan ke Kota Binjai. Untuk meninjau pembangunan kembali jalur kereta api (KA) Sumut-Aceh dan melihat pembangunan jalan tol Medan-Binjai. Pembangunan dua infrastruktur ini merupakan bagian dari rencana pembangunan akses transportasi trans Sumatera. Untuk jalan tol Medan-Binjai sepanjang 16,8 kilometer, diperkirakan selesai awal tahun 2017.
Menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini, Polres Toba Samosir (Tobasa) bersama TNI akan melakukan pengamanan intensif.
Kapolres Tobasa AKBP Jidin Siagian mengatakan, presiden juga dijadwalkan hadir di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), tepatnya di kawasan Ajibata pada Kamis (3/3). Rencananya, kehadiran presiden untuk meninjau pelabuhan ferry di Ajibata yang sekaitan dengan rencana otorita Danau Toba. "Informasi yang kami terima, beliau (Presiden, red) akan tiba di Ajibata sekira pukul 09.05 WIB. Rencana peninjauan pelabuhan Ferry Ajibata. Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB berangkat menuju Silangit," terang Kapolres.
Bupati Tobasa Ir Darwin Siagian, melalui telepon selulernya, tadi malam mengungkapkan, dalam rangka kehadiran presiden di Tobasa, Pemkab akan mempersiapkan penyambutan sederhana di Ajibata.
Bupati mengatakan, di sela-sela kunjungan itu, nantinya, akan ada presentase pembangunan daerah Tobasa. "Kita sudah persiapkan presentase kawasan pembangunan. Di samping itu, akan diadakan pameran home industri dan penampilan tortor," sebut Darwin. (gir/ft)



Tenang, Rasionalisasi
 PNS Masih Dikaji

KISARAN- Pemerintah Kabupaten Asahan tengah berusaha menenangkan para PNS di lingkungannya dan meminta tetap bekerja dengan baik, jangan terpengaruh dengan wacana rasionalisasi PNS. Sebab, rasionalisasi itu masih dalam tahap pengkajian.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Asahan Zainal Abidin, melalui Kabag Humas Pemkab Asahan Ajim Manik, kepada METRO ASAHAN, Senin (29/2). “Kita minta tenang dan tidak galau, tetaplah bekerja melayani masyarakat,” pinta Ajim Manik.
Menurut Ajim Manik, rencana rasionalisasi PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan masih dikaji secara seksama oleh pemerintah pusat. Sebab, dalam mengukur kompentensi sumber daya manusia (SDM) aparatur, tidak cukup hanya melihat latar belakang pendidikan, tapi juga harus mempertimbangkan indikator lain, seperti disiplin, integritas dan lain sebagainya.
Memang, jika rasionalisasi PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan, maka lebih dari seperempat jumlah PNS di lingkungan Pemkab Asahan akan terjaring. Meski demikian, Ajim mengatakan, jika pada akhirnya nanti akan dilakukan rasionalisasi, sebagai pemerintah bawahan mereka tetap akan menjalankannya.
Sebagaimana disampaikan Ajim Manik, dari 8.271 orang PNS di Pemkab Asahan, sebanyak 2.358 orang merupakan PNS lulusan SD, SMP dan SMA atau berkisar 28,5 persen. Ia merinci; PNS tamatan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 90 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 122 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) 2.146 orang. 
Sedangkan PNS berdasarkan PNS golongan, golongan IV/a sebanyak 2.649 orang, IV/b 154 orang, IV/c 29 orang, dan IV/d 4 orang. Untuk golongan III/a 1.009 orang, III/b 906 orang, III/c 845 orang, III/d 1.137 orang.
Sementara Golongan II/a 314 orang, II/b 380 orang, II/c 468 orang, dan II/d 280 orang. PNS golongan I/a 11 orang, I/b 27 orang, I/c 27 orang, dan I/d 31 orang. “Jumlah PNS keseluruhan sebanyak 8.271 orang,” sebut Ajim.
Sementara, Sekretaris BKD Batubara Parman mengatakan, belum bisa berkomentar banyak tentang wacana rasionalisasi PNS. Dia beralasan, hingga kini, Pemkab Batubara belum menerima edaran dari KemenPAN-RB tentang rencana rasionalisasi PNS tersebut. “Maaf, saya belum bisa beri komentar,” ujarnya kepada koran ini.
Kabid Pengadaan dan Pensiun BKD Batubara Syafril menyebutkan, jumlah PNS lulusan SD, SMP, dan SMA di Batubara berjumlah 849 orang. Yakni PNS lulusan SD 16 orang, PNS lulusan SMP 30 orang, dan PNS lulusan SMA 803 orang. Sementara PNS lulusan D1 76 orang, PNS lulusan D2 303 orang, PNS lulusan D3 579 orang, PNS lulusan S-1 2.773 orang, dan PNS lulusan S-2 sebanyak 131 orang.
Ia menjelaskan, para PNS lulusan SD dan SMP biasanya ditempatkan sebagai penjaga sekolah dan Anggota Satpol PP. Sementara lulusan SMA ditempatkan sebagai staf di sejumlah Kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Yang lulusan D1 ditempatkan sebagai staf di kantor UPT. PNS lulusan D2 staf di Kantor UPT, dan ada juga sebagai guru.
Pandangan bahwa rasionalisasi PNS masih akan dikaji juga disampaikan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman. Herman juga dengan tegas menepis ada isu ‘Pemberhentian Massal PNS’. “Jangan sampai gagal paham, isu tersebut tidak benar. Yang benar adalah KemenPAN-RB saat ini tengah melakukan pengkajian rasionalisasi PNS," ungkap Herman, beberapa hari lalu.
Namun, kata Herman, bahwa rasionalisasi PNS itu sesungguhnya dilakukan sebagai upaya meningkatkan kompentensi dan kinerja PNS, mendorong efisiensi belanja, serta menguatkan kapasitas fiskal negara. Jadi, rasionalisasi PNS jangan dipandang sebagai pemberhentian massal, tapi sebaliknya, demi meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan PNS, serta meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik di segala bidang.
Ia menerangkan, rasionalisasi PNS yang tengah dikaji ini merupakan konsekuensi dari kebijakan moratorium dalam skema zero growth secara nasional dan negatif atau positif growth secara instansional. “Namun kami pastikan, pengurangannya dilakukan secara terencana dan terukur," ujarnya.
Selanjutnya akan dilakukan pemetaan kompentensi, kualifikasi, dan kinerja. Dari hasil pemetaan tersebut akan terlihat PNS yang mempunyai kompentensi, kualifikasi, dan kinerja yang baik. Ini bisa dinamakan kelompok utama dan harus dipertahankan.
Sebaliknya ada kelompok yang tidak kompenten, tidak cocok kualifikasinya dan tidak produktif atau tidak berkinerja. "Bagi kelompok inilah perlu dipertimbangkan untuk dilakukan rasionalisasi. Sedangkan untuk kelompok menengah kompetensinya, namun kualifikasi kurang cocok atau sebaliknya, bisa dan perlu ditingkatkan kemampuannya melalui training, magang, dan lain sebagainya," terangnya.
Rencana rasionalisasi ini juga sebagai dasar pertimbangan rekruitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baru untuk memenuhi tuntutan negara dalam kompetisi global saat ini dan ke depan. Misalnya menghadapi MEA dan AFTA.
Karena itu, pemerintah harus mengantisipasinya dengan mendapatkan Smart ASN yang berkarakter, mempunyai wawasan global, menguasai informasi dan teknologi, memahami bahasa asing, serta mempunyai daya networking yang baik. Dengan kata lain, rencana rasionalisasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan berkelas dunia, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan kata lain, rencana rasionalisasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan berkelas dunia, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dengan kebijakan rasionalisasi ini, diproyeksikan jumlah PNS empat tahun ke depan akan berkurang menembus rasio 1,5 %.
Saat ini, rasio PNS terhadap penduduk masih 1,7 persen, dimana setiap 100 orang penduduk dilayani oleh 1,7 pegawai. Dijelaskan pula, saat ini jumlah PNS di Indonesia mencapai 4.517.136 orang. Dari jumlah itu, 1.932.220 di antaranya menduduki jabatan fungsional umum, di mana 59,39 persen, diantaranya berada di instansi pusat, dan 38,49 persen di daerah.
Dari analisa jabatan dan analisa beban kerja Kementerian PANRB, terdapat beberapa jabatan fungsional umum yang tidak memiliki rincian kegiatan yang jelas dan bukan merupakan jabatan penunjang utama organisasi. Oleh karena itu, PNS yang ada pada jabatan fungsional umum ini yang akan dipertimbangkan untuk dirasionalisasi, baik PNS pusat maupun di daerah.
Namun demikian, perlu juga dipertimbangkan kondisinya, misal untuk guru, tenaga kesehatan dan penegak hukum masih kekurangan. “Untuk jabatan-jabatan ini, kemungkinan malah ditambah, namun perbaikan kualitas masih tetap diperlukan,” imbuhnya.
Dalam berita sebelumnya, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, kualitas PNS di Indonesia masih banyak yang berada di bawah standar kompetensi. Ada 39 persen PNS yang kemampuannya di bawah rata-rata.
Karena itu, mereka menjadi target rasionalisasi PNS. Saat ini, jumlah PNS pusat dan daerah mencapai 4,517 juta. "Target rasionalisasi adalah PNS yang pendidikannya SMA, SMP, dan SD. Selain pendidikannya rendah, kompetensinya juga kurang," kata Setiawan, Minggu (28/2).
Dia menyebutkan, PNS di instansi daerah yang lulusan SMA sebanyak 26,5 persen. Sedangkan SMP serta SD masing-masing 1,9 dan 1,2 persen. Sementara itu, PNS lulusan SMA di pusat mencapai 26,3 persen. Sedangkan lulusan SMP serta SD mencapai 1,8 dan 1,1 persen. "Target pemerintah, yang menjadi PNS minimal lulusan diploma. Saat ini jumlah PNS daerah yang mengenyam pendidikan diploma 23 persen dan 13,9 persen di pusat," tambah Setiawan.
Untuk lulusan S1, PNS daerah sebanyak 43,9 persen. Sedangkan di pusat mencapai 42,4 persen. Sementara itu, PNS lulusan S2 di pusat sekitar 13,2 persen. Sedangkan daerah mencapai 3,5 persen. Di sisi lain, lulusan S3 untuk PNS pusat 1,26 persen dan daerah 0,03 persen. (mar/wan/jpnn/dro)



Gubsu Tunggu Konflik Golkar Selesai
Nasib Bambang Lobo jadi Ketua DPRD Tanjungbalai Belum Jelas  
  
TANJUNGBALAI - Karena ditolak oleh Gubernur Sumatera Utara, akhirnya harapan dari Bambang Heryanto Lobo untuk segera menduduki kursi Ketua DPRD Kota Tanjungbalai terpaksa harus ditunda sampai batas waktu yang belum diketahui.



                                                        Plt Gubsu Tengku Eryy Nuradi


Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Leiden Butar-Butar SE kepada koran ini, Senin (29/2).
"Belum dapat dilantiknya sampai saat ini Bambang Heryanto Lobo menjadi Ketua DPRD menggantikan M Syahrial SH MH, karena mendapat penolakan dari Gubernur Sumatera Utara. Penolakan tersebut terkait dengan keabsahan dari pengurus Partai Golkar yang menandatangani surat keputusan tentang pengangkatan Bambang Heryanto Lobo yang sampai saat ini masih bermasalah," ujar Leiden Butar Butar SE.
Pada kesempatan itu, Leiden Butar Butar juga mengakui, bahwa pengangkatan Bambang Heryanto Lobo untuk menjadi Ketua DPRD sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Tanjungbalai. Akan tetapi, ujarnya, untuk pelantikannya harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Gubernur.
Seperti diketahui, pada tahun 2015 lalu, M Syahrial SH MH telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua dan anggota DPRD Kota Tanjungbalai karena ikut sebagai calon Walikota Tanjungbalai dari jalur perseorangan/ independen. Kemudian Partai Golkar telah menetapkan Bambang Heryanto Lobo sebagai calon Ketua DPRD Kota Tanjungbalai untuk menggantikan M Syahrial.
Atas adanya surat keputusan dari Partai Golkar tersebut, selanjutnya DPRD Kota Tanjungbalai melalui rapat paripurna telah menyatakan dapat menerima dan menyetujui keputusan dari Partai Golkar tersebut. Akan tetapi, dengan alasan karena adanya sengketa di internal partai berlambang pohon beringin tersebut, pelantikan Bambang Heryanto Lobo untuk menjadi Ketua DPRD terpaksa ditunda sampai batas waktu yang belum diketahui. (ck-5/syaf)


Ikan Tangkapan Nelayan Diekspor ke Malaysia
*** Yang Buruk Dijual di Tanjungbalai
TANJUNGBALAI- Beragam jenis ikan dan udang hasil tangkapan nelayan di Tanjungbalai sebagian besar diekspor ke Malaysia. Sehari ikan yang diekspor sekitar 12 ton. Ikan yang diekspor ke Malaysia tersebut merupakan ikan dengan kwalitas terbaik. Sedangkan jenis ikan yang dikirim yakni ikan gembung, guring, cencaru, bawal, senangin, pekco gerapu, udang, dan kepiting.
Abdulah (41), salah seorang buruh bongkar muat di Pelabuhan Teluk Nibung, Senin (28/2) mengaku, ikan yang dikirim ke Malaysia merupakan ikan yang segar. Sedangkan ikan yang dijual di Tanjungbalai merupakan ikan yang sudah dipilih (kurang bagus mutunya).
Itu terjadi karena harga jual ikan di Malaysia jauh lebih mahal. Sementara daya beli masyarakat Tanjungbalai jauh lebih rendah. Abdulah menambahkan, selain mengekspor ikan ke Malaysia, ikan hasil tangkapan nelayan juga dikirim ke Pekanbaru, dan Medan serta beberapa daerah lainnya.
Senada dikatakan Syarifuddin alias Ocong dan Syafrik. Menurut kedua orang nelayan ini, harga ikan akan melonjak ketika bulan terang dan angin kencang.
Ikan hasil tangkapan nelayan menurutnya diekspor ke Malaysia dengan memanfaatkan jasa angkutan kapal ekspedisi pengangkutan.
“Jenis ikan yang paling dominan dihasilkan yakni ikan senangin selebihnya ikan bawal, gembung, udang kelong dan beberapa jenis lainnya,” terangnya.
Ikan yang diekspor merupakan hasil terbaik dari seleksi yang dilakukan.
“Untuk ekspor minimalnya ikan senangin yang berbobot minimal satu ons per ekor,” jelasnya lagi.


*** Harapkan Bantuan dari Pemko
Nelayan di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan mengharapkan bantuan dari Pemko Tanjungbalai. Karena penghasilan mereka selama ini mengalami penurunan. Sehingga penghasilan mereka tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga dan biaya sekolah anak mereka.
Dayat (40) warga Gang Turang Kelurahan Pantai Burung mengatakan, hasil tangkapan ikan yang ia peroleh tak mencukupi untuk membiayai hidup keluarganya.
Menurut Dayat, tangkapan ikan yang diperolehnya hanya cukup untuk membeli beras. Sedangkan untuk menambah biaya kebutuhan hidup keluarga, istrinya terpaksa kerja serabutan.
Dayat sangat mengharapkan adanya uluran tangan dari Pemko Tanjungbalai agar bisa membantu perekonomian keluarganya. Dayat menambahkan, untuk mendapat tambahan penghasilan dari menangkap ikan, ia terpaksa memasang bolat (jaring) yang dibentangkan di sepanjang Sungai Simardan dan Sungai Kapias saat air sedang naik.


Setelah air surut, Dayat lalu mengambil bolat yang dipasangnya untuk melihat berapa banyak ikan yang nyangkut di bolat. Setelah itu ikan ia bawa ke pasar untuk dijual. (ck5/syaf)




Teks foto
Para nelayan mengemas ikan hasil tangkapan mereka ke peti untuk dikirim ke Malaysia, Senin (19/11). Ishak Lubis
Powered by Blogger.