Aku Tergiur Melihat Tubuhnya saat Main Game

TANJUNGBALAI - Nurdin Butar Butar alias Ucok (45) tega mencabuli anak tirinya. Akibat perbuatannya, kini Nurdin harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan mendekam di sel tahanan polisi. Nurdin yang berprofesi sebagai nelayan ini sudah 7 kali meniduri anak tirinya.
Informasi diproleh Ucok merupakan seorang nelayan warga Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai.

Kapolres Tanjungbalai AKBP Ayep Wahyu Gunawan SIK melalui Kasat Reskrim AKP Yayang Risky Pratama didampingi Kanit UPPA Ipda Togi Simanjuntak membenarkan hal tersebut. 

Dikatakan Juntak perbuatan asusila tersebut berawal tahun 2013 yang lalu dan terkuak di tahun 2016 ini dan dalam perbuatanya Ucok telah 7 kali melakukan hubungan badan dengan anak tirinya tersebut. 

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)  ini menceritakan,kejadian tersebut bermula saat anak tiri pelaku SE sedang berbaring bermain hendpone di kamarnya mengunakan celana pendek. Sementara istri pelaku tidak di rumah. Lalu Ucok mendekati anak tirinya itu, lalu menciumnya.

SE yang menganggap hal wajar dari perlakuan ayahnya hanya diam dan tak mengambil tindakan atau meronta, namun bagi pelaku Ucok malah menganggap sebuah lampu  hijau, yang diamini putri tirinya itu.

"Kalau melihat dari kejadian ini, Pelaku Ucok saat akan melakukan aksinya melihat situasi, baik takut istri pulang maupun  tetangga melihat, sehingga perlahan tapi pasti perlakuan itu dilakukannya," kata Simanjuntak.
  
“Sambung Simanjuntak menceritakan, saat korban minta dibeli handpone pelaku berusaha mencarikan uangnya dan menyerahkan bahan elektronik yang diminta putri tirinya itu, namun niat jahatnya semakin menjadi, sehingga dibawah tekanan ayah tiri anaknya menyerahkan harta paling berharga yang dimilikinya,” kata Simanjuntak.

Tidak sampai disitu, tersangka mencabuli anak tirinya sampai tujuh kali. Terungkapnya perbuatan tersangka karena ibu korban merasa curiga dengan tingkah laku korban yang berubah jadi pendiam. Sejak saat itu ibu korban dan para tetangga mendesak korban untuk bercerita. Akhirnya korban mengaku kalau dirinya sudah berulang kali dicabuli ayah tirinya.

Pengakuan SE sontak membuat ibu korban terkejut. Ibu korban dan warga akhirnya membawa korban mendatangi kantor polisi untuk membuat pengaduan.

"Saat ini pelaku masih kita sidik untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya," ujar Simanjuntak. 
Sementara tersangka yang berhasil diwawancari mengakui perbuatannya. 

Dikatakannya, niat buruk itu muncul saat anak tirinya sedang berbaring  bermain handpone  menggunakan celana pendek, sehingga dirinya tergiur dengan anak tirinya tersebut lalu ia pun berpura pura mencium pipinya dan berkelanjutan dengan menidurinya

"Aku tergiur bang melihat tubuhnya," ujar Ucok mengakui perbuatanya dengan singkat (Mag02/syaf) 




Tersangka pelaku cabul terhadap anak tirinya saat diapit petugas. (riki/METRO TANJUNGBALAI)


TANJUNGBALAI – Kasus tewasnya siswi SMA Negeri di salah satu sekolah di Tanjungbalai dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat.

 Demikian diungkapkan Iskandar, salah seorang tetangga korban di Jalan M Abbas, Kelurahan Pantai Burung, Kota Tanjungbalai kepada koran ini, Selasa (30/8).

"Kita sudah mengirimkan laporan pengaduan tertulis tentang kasus tewasnya DE siswi SMA Negeri di Tanjungbalai ke KPAI pusat. Saat ini, kami tinggal menunggu kepastian dari KPAI untuk turun ke Tanjungbalai," ujar Iskandar.

Menurut Iskandar, mereka melaporkan kasus tersebut kepada KPAI Pusat karena tidak menghendaki jatuhnya korban lagi sebagaimana yang dialami oleh DE.

Pihaknya mensinyalir adanya unsur trafficking atau perdagangan manusia dengan iming-iming material yang menjadi latar belakang tewasnya DE.


"Kita sangat mengapresiasi kinerja Polres Tanjungbalai dalam menangani kasus tewasnya DE tersebut dan telah menetapkan dan menahan lima orang tersangka. Akan tetapi, kita melihat kinerja dari pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya upaya mengungkapkan indikasi bisnis prostitusi dengan menjadikan anak-anak di bawah umur sebagai korbannya.
Oleh karena itu, dengan melaporkan kasus tersebut kepada KPAI Pusat, kita berharap agar misteri di balik peristiwa tragis yang menyebabkan pelajar salah satu SMA itu meregang nyawa, dapat terungkap secara terang. Sekaligus juga memberikan peringatan kepada pelaku bisnis prostitusi di Kota Tanjungbalai ini untuk meninggalkan profesi terlarangnya itu," pungkas Iskandar.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Tanjungbalai juga mengaku, sangat mendukung adanya upaya dari masyarakat yang merupakan tetangga korban sendiri, melaporkan kasus tersebut kepada KPAI Pusat. Katanya, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah ungkapan spontan yang didasari oleh rasa perduli terhadap sesamanya dalam upaya mendapatkan perlakuan hukum yang adil.

"Kita sangat setuju dan mendukung upaya dari masyarakat yang telah melaporkan kasus tewasnya DE ke KPAI Pusat untuk menemukan kejelasan dan kepastian dibalik tewasnya pelajar salah satu SMA di Kota Tanjungbalai itu. Mudah-mudahan, laporan pengaduan masyarakat tersebut mendapat tanggapan yang serius dari Merdeka Sirait, Ketua KPAI Pusat sehingga duduk permasalahannya menjadi terang dan masyarakatpun dapat menerimanya," ujar Said Budi Syafril SH, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tanjungbalai.

Dukungan serupa juga diungkapkan Buyung Pohan, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai. Ditemui secara terpisah, Buyung Pohan mengaku, tindakan tersebut adalah bukti rasa kepedulian masyarakat terhadap nasib warganya dalam upaya mencari keadilan.

"Tindakan masyarakat yang melaporkan kasus tersebut ke KPAI Pusat sangat patut kita dukung dan diapresiasi. Soalnya, dengan melaporkan kasus tersebut ke KPAI, membuktikan kuatnya rasa kepedulian masyarakat yang tanpa pamrih mendukung sesama warga dalam mencari kepastian hukum", ujar Buyung Pohan.

Namun demikian, kedua politisi Kota Tanjungbalai ini juga sangat menyesalkan kurang perdulinya Pemko Tanjungbalai atas peristiwa tragis yang dialami oleh DE tersebut. Alasannya, karena hingga saat ini, Pemko Tanjungbalai tidak berani melakukan penertiban terhadap seluruh lokasi hiburan di Kota Tanjungbalai terutama lokasi hiburan tempat korban mendapatkan perlakuan yang tidak pantas sebelum meninggal dunia akibat mengkonsumsi narkoba.

Seperti diketahui, berdasarkan keterangan saksi, peristiwa tewasnya DE berawal saat korban dan teman sekolahnya, IP janjian menghadiri pesta teman mereka yang berulang tahun di salah satu hotel di Jalan Sudirman, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjungbalai. Selanjutnya setelah pulang sekolah, pertemuan tersebut pun dilakukan kedua remaja putri ini di sebuah salon sambil merias diri mereka. Lalu keduanya pergi ketempat hiburan malam di kawasan Jalan Sudirman Km.7, kelurahan Sijambi, Kota Tanjungbalai, tempat pesta ulang tahun teman mereka berlangsung.

Di hotel tersebut, korban bersama temannya IP ternyata bukan hanya menikmati hiburan, juga mengkonsumsi narkoba dan pelecehan seksual sehingga korban (DE) mengalami kejang kejang dan tak sadarkan diri. Selanjutnya IP membawa korban ke Rumah Sakit Husada, Kota Tanjungbalai, namun nyawa pelajar kelas dua salah satu SMA di Kota Tanjungbalai ini tidak terselamatkan lagi. (ck-5/syaf)

TANJUNGBALAI - Walaupun sudah lama menjalani proses pengusutan, namun penyidik tipikor Polres Tanjungbalai masih juga belum memiliki bukti yang cukup untuk meningkatkan berkas perkara dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA)  2013. Buktinya, pada hari Senin (29/8) kemarin, pihak penyidik Polres Tanjungbalai masih juga meminta pihak Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai untuk menyerahkan sejumlah dokumen terkait dengan pengelolaan anggaran perjalanan dinas DPRD tersebut.

"Pihak penyidik kembali meminta kami untuk menyerahkan sejumlah berkas terkait dengan pengelolaan anggaran perjalanan dinas DPRD pada tahun anggaran 2013 lalu. Terpaksalah semua berkas-berkas ini kami foto kopi dulu untuk diserahkan ke penyidik, karena berkas aslinya harus dikembalikan lagi ke Sekretariat DPRD," ujar Fitriani, salah seorang pengelola keuangan Sekretariat DPRD pada tahun 2013 kepada koran ini, Senin (29/8).

Menurut Fitriani, sejak diusutnya kasus tersebut oleh penyidik tipikor Polres Tanjungbalai, pihaknya sudah beberapa kali diminta untuk menyerahkan dokumen terkait pengelolaan anggaran perjalanan dinas DPRD. Menurutnya, pihaknya kembali diminta penyidik untuk menyerahkan berkas lain terkait dengan kasus yang sama.

Sementara itu, Kapolres Tanjungbalai AKBP Ayep Wahyu Gunawan SIK MHum yang dihubungi melalui Kasubbag Humas AKP Y Sinulingga tidak membantah adanya permintaan untuk menyerahkan berkas tersebut.


Katanya, jika dianggap penting dalam melengkapi berkas perkara yang sedang ditangani, maka penyidik sah-sah saja untuk meminta dan menyita barang buktinya.

"Jika hal itu dianggap urgen dengan proses pengusutan yang sedang dilakukan, wajar-wajar saja jika penyidik meminta sejumlah dokumen termasuk menyita dokumennya jika terpaksa. Apalagi kasusnya sedang dalam proses pengusutan, tentunya sangat perlu untuk melengkapi bukti-buktinya dengan meminta dokumennya," pungkas Sinulingga.


Seperti diketahui dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2014 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2013, ditemukan adanya penggunaan SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai. SPPD fiktif tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar sebesar Rp3 miliar lebih. (ck-5/syaf)

TANJUNGBALAI - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai 2016 - 2021 diduga adalah hasil kopi paste atau menyadur dari RPJMD Kota Bandung.

Tudingan tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai Herna Veva Amd. Itu dikatakan saat membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai, Selasa (30/8).

"Saya mendapat informasi bahwa Ranperda tentang RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 adalah saduran dari RPJMD Kota Bandung. Soalnya, dalam Ranperda RPJMD Kota Tanjungbalai tentang kondisi pendidikan di Kota Tanjungbalai justru yang tercantum adalah Kota Bandung. Untuk itu, kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Walikota Tanjungbalai agar dapat menjelaskan alasan pencantuman nama Kota Bandung dalam RPJMD tersebut," ujar Herna Veva.

Terkait dengan pernyataan dari Herna Veva tersebut, Walikota Tanjungbalai M Syahrial yang dihubungi koran ini melalui Kabag Humas Nurmalini Marpaung SSTP membantahnya.

Katanya, Ranperda RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 tersebut bukan hasil saduran atau copy paste dari RPJMD Kota Bandung.

"Ranperda RPJMD Kota Tanjungbalai disusun berdasarkan hasil Musrenbang dan visi misi Walikota Tanjungbalai dengan mengacu kepada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kota Tanjungbalai. Kalaupun ada kalimat Kota Bandung dalam RPJMD tersebut, itu bukan karena Ranperda RPJMD tersebut adalah saduran, melainkan kelalaian atau kekhilapan saat penulisannya. Itulah gunanya, Ranperda tersebut disampaikan terlebih dahulu ke DPRD untuk dibahas bersama sebelum akhirnya dapat di setujui menjadi Perda," ujar Nurmalini Marpaung.



Seperti diketahui, pada hari Senin (29/8) lalu, Wakil Walikota Tanjungbalai Drs H Ismail telah menyampaikan Ranperda RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 ke DPRD. (ck-5/syaf)

MEDAN- Penyidik Sat Reskrim Polresta Medan melimpahkan berkas dan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap dosen Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FIKIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Nurain Lubis (63) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Medan, Selasa (30/8).

"Kita menerima pelimpahan tahap II (berkas dan tersangka) dari penyidik kepolisian kasus pembunuhan terhadap dosen UMSU pada jam 13.00 wib," kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Medan, Taufik kepada wartawan di ruang kerjanya. Taufik mengaku tersangka  Roymardo S diancam dengan Pasal 340 jo Pasal 338 KUHPidana Tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup penjara.

Setelah dilimpahkan tahap II, kini JPU Martias dan Aisyah akan menyusun dakwaan untuk menjerat tersangka. "Tim jaksa sedang menyusun dakwaan dan berkas lain," ujar Taufik. Selanjutnya, pria berusia 21 tahun itu dititipkan ke Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan.

"Tersangka dititipkan ke Rutan Tanjung Gusta Medan," cetus Taufik. Taufik menambahkan, pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Medan akan dilakukan pada pekan depan. "Paling lama pekan depan akan kita limpahkan ke pengadilan," tambahnya.

Tersangka Roymardo akan memakai jasa kuasa hukum negara (prodeo) yang telah disiapkan. Diketahui, pembunuhan sadis dilakukan Roymardo S terhadap dosennya di dalam kamar Gedung B Kampus UMSU di Jalan Muchtar Basri, Medan, tanggal 2 Mei 2016 lalu. Ia menghabiskan nyawa dosennya dengan menggunakan pisau yang sudah disiapkan. Kemudian, pisau itu diarahkan ke leher korban hingga tewas dengan berlumuran darah di lokasi. (mtc/int)

Sesuai Surat Usulan dari DPD PAN
RANTAU - Ketua Umum DPP PAN disinyalir merekomendasikan Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) Edimin atau lebih dikenal dengan panggilan Asiong, agar "dicopot" dari jabatannya.
Permintaan pencopotan Asiong sebagai Ketua DPRD Labusel itu sesuai foto copy surat dari DPP PAN yang diperoleh tertanggal 16 Agustus 2016 ditandatangani Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno.

Surat bernomor : PAN/A/KU-SJ/100/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Persetujuan Nama Ketua DPRD Kabupaten Labusel dari PAN dari DPP PAN itupun ditujukan kepada Ketua DPD PAN Labusel.
Didalam surat juga dituliskan, persetujuan pergantian Ketua DPRD Labusel sejalan memperhatikan surat DPW PAN Sumut no:PAN/02/A/K-S/101/V/2016 perihal Meneruskan Surat DPD PAN Labusel tentang Pergantian Ketua DPRD dan surat DPD PAN Labusel no:PAN/A/02/K-S/054/IV/2016 hal permohonan tentang Persetujuan Pergantian Ketua DPRD Labusel.

Berdasarkan surat-surat itu, maka DPP PAN menyetujui H Jabaluddin untuk diusulkan sebagai Ketua DPRD Labusel dari PAN.

Selanjutnya, menginstruksikan kepada DPW PAN Sumut dan DPD PAN Labusel segera memperoses usulan tersebut kepada DPRD Labusel sesuai ketentuan perundang-udangan yang berlaku.
Serta, meminta DPW PAN Sumut dan DPD PAN Labusel wajib menyampaikan laporan perkembangan proses pengajuan Ketua DPRD tersebut kepada DPP PAN secara periodik.

Sementara, Sekretaris DPD PAN Kabupaten Labusel, Ahmad Hidayah Ritonga dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui sejauh mana proses ditingkat DPRD terkait usulan pencopotan Asiong dari Ketua DPRD.
Ditanya apa alasan, dia juga menegaskan tidak dapat membeberkannya sesuai kode etik. Ada beberapa hal, kalau secara rinci dia tidak mengingatnya. "Itu harus Ketua DPD, saya tidak bisa menjelaskannya, karena kita punya kode etik," akunya pertelepon, Senin (29/8)

Sedangkan H Edimin yang lebih akrab disapa Asiong saat dimintai tanggapan terkesan enggan menanggapinya. Pesan singkat yang dilayangkan ke nomor handphonenya, Selasa (30/8) hanya berbalas apa adanya. "Nanti ya bang, lagi ada tamu," demikian bunyi SMS Asiong yang diterima.

Sempat Bermasalah 
Sebelumnya, Asiong, sempat bermasalah sekaitan dugaan memukuli Ishak Ritonga, Jumat (25/12) sekitar pukul 17.00 WIB yang merupakan warga Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu.

Tindakan tidak bermoral yang dipertontonkan wakil rakyat tersebut disebut-sebut berawal sengketa tanah di wilayah Dusun Podorukun, Kepanghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Kepulauan Riau (Kepri).

Ishak Ritonga warga Jalan Padang Bulan Rantauprapat, Labuhanbatu, Minggu (3/1/2016) menceritakan, awalnya bermula alat berat milik Asiong memasuki wilayah lahan Kelompok Tani (Koptan) Fajar Rohil, Rohil, Kepri. Setelah koordinasi dengan Kepanghuluan setempat, terjadi Asiong tidak memiliki ijin apa pun.

Dihari sebelum terjadi pemukulan sambungnya, mereka didampingi Ketua Koptan mereka yakni Hendri Syahputra bertemu dengan Asiong dilokasi dan terjadilah adu mulut. Takut situasi memanas, dirinya berupaya menetralisir keadaan. Namun Asiong didinilainya semakin memanas.

"Aku coba tengahi, karena ngomongnya sudah terlalu tinggi. Jadi, saya bilang, jangan gomong gitulah ketua, tapi malah Asiong bilang kepada saya, itu bukan urusanmu, bukan kau kutanya, banyak kali ceritamu. Begitulah kata Asiong kepada saya," ujar Ishak Ritonga menceritakan.

Merasa jika Ketua Koptan mereka semakin dihardik, Ishak masih mencoba menengahinya. Namun disaat itulah tiba-tiba Asiong memukuli wajahnya lebih dari lima kali. Akibatnya, dua hari setelah kejadian, dianyapun tidak dapat beraktifitas dikarenakan rasa sakit dibahagian rahangnya.

"Selama dua hari itulah saya terus mengkonsumsi obat agar sakitnya jangan terus berlanjut. Saya dan seluruh anggota Koptan berharap kasus ini segera selesai ditangani aparat hukum. Selain itu, tolonglah partai pengusung Asiong maupun Badan Kehormatan Dewan segera mengambil tindakan terkait sikap seorang wakil rakyat yang arogan," papar Ishak Ritonga.

Lebih jauh diutarakan warga yang mengaku korban pemukulan itu, kasus tindak pidana tersebut telah dilaporkannya ke Polsek Panipahan, Rohil yang diterima oleh Bripda Joko Ardiansyah. "Semoga secepatnya tuntas," beber Ishak Ritonga sembari memperlihatkan STPL No.Pol:B/PL/52/XII/2015 tertanggal 27 Desember 2015.

Menanggapi itu, Ketua LSM Baris Kabupaten Labusel, Dedi, menyesalkan sikap Asiong terhadap masyarakat. Pihak selaku pengurus kecamatan, mengaku siap mendampingi korban pemukulan sekaligus penganiayaan tersebut hingga berjalannya proses hukum.

Dia berharap, jangan dikarenakan seorang pejabat sekaligus ekonomi mapan, dapat melakukan semena-menan terhadap warga. "Kita tidak bisa sesukahati berbuat. Tindakan ini juga sekaligus menjatuhkan marwah dan citra DPRD Kabuaten Labusel," sebutnya dihubungi pertelepon.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Labusel, H Edimin atau yang lebih akrab disapa Asiong, ketika dimintai tanggapannya terkait apa sebab terjadinya pemukulan terhadap warga, membantah aksi tersebut.
"Setahu saya tidak pernah ada peristiwa pemukulan. Kalau ada pihak yang menuduh begitu silahkan saja. Saya sebagai warga yang baik patuh terhadap hukum dan perundang-undangan," kata Asiong melalui pesan singkat kala itu. (nik/syaf)



Ketua DPRD Kabupaten Labusel, Edimin atau lebih akrap disapa Asiong.

LABURA- Bupati Labuhanbatu Utara H. Kharuddin Syah SE menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam pembukaan Jambore Teknologi Tepat Guna (TTG). Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Ir H Tengku Erry Nuradi, Selasa (30/8) di Lapangan Sepakbola Aekkota Batu, Kecamatan Na IX-X.

Dalam bagian pidatonya tersebut yang juga merupakan aspirasi masyarakat, Kharuddin Syah mengatakan, di Pesisir Labuhanbatu Utara ada Kecamatan Kualuh Leidong yang potensi alamnya sangat melimpah. Hasil produksi pertanian, seperti beras, kelapa sawit dan berbagai jenis ikan laut, kerang, kepiting dan lainnya komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Akses ke sana bisa ditempuh dengan jalur laut dari Tanjungbalai dan akses darat dari Simpang Tanjung Pasir lebih kurang 65 kilo meter. Permasalahan selama ini produksi dan hasil laut masyarakat lebih banyak mengalir ke Kabupaten Asahan dan Tanjungbalai.

Hal itu disebakan jalan ruas Simpang Tanjung Pasir sampai ke Kualuh Leidong belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Kami telah berupaya melalui APBD Labuhanbatu Utara yang masih terbatas. Bahu jaan tersebut dengan cor beton sepanjang 12 kilo meter namun belum mampu mempercepat pertumbuhan perkonomian karena transportasi yang belum lancar. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk meningkatkan status jalan kabupaten tersebut  menjadi jalan provinsi. Pada kesempatan pertama kami telah mengajukan proposal ke provinsi, menjemput aspirasi anggota DPRD Sumatera Utara dan melalui kegiatan reses anggota DPRD Labuhanbatu Utara," ujar Bupati.

Selain itu, Bupati juga meminta bantuan keuangan provinsi untuk pembangunan RSUD Labuhanbatu Utara yang sekarang sudah dimulai.

"Pembangunan rumah sakit telah dimulai secara bertahap dengan kondisi pembangunan sekarang sudah lima puluh persen. Dengan beroperasinya rumah sakit ini masyarakat tidak lagi jauh-jauh berobat ke luar negeri atau ke tempat lain. Untuk itu kami mohon bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara," harap Bupati.   (Chad/syaf)



Tengku Erry Nuradi bersama Bupati Labuhanbatu Utara H. Kharuddin Syah SE didampingi istri berjalan menuju lokasi acara Jambore TTG. (Foto: Richard Silaban)

Wajib Punya Koperasi
 Khusus Nelayan

MEDAN- Dari 10 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) yang terdaftar penerima bantuan kapal nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, yang sudah terakses oleh e-katalog baru tiga daerah, yakni Asahan, Sibolga dan Medan.

Sementara Batubara, Labuhan Batu dan Tanjung Balai. Juga Deliserdang, Langkat, Serdang Bedagai dan Mandailing Natal, sama sekali belum karena bantuan melalui sistem e-katalog ini mewajibkan nelayan memiliki koperasi khusus nelayan.

Persyaratan ini pun menjadi kendala karena sebagian besar yang ada di Sumut bentuknya adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) yang tidak hanya fokus kepada nelayan saja.

"Kabupaten/kota lainnya terus didorong agar pendirian koperasi bisa segera terealisasi. Kalau yang sudah memiliki koperasi tapi belum mengakses, harus dipercepat. Ini kan ada juga tenggat waktunya," kata Robert Napitupulu, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut, pada Acara Sosialisasi Bantuan Kapal Nelayan, di Hotel Antares Medan, Senin (29/8).

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bakal menyalurkan bantuan 78 unit kapal nelayan untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut). Penyaluran bantuan dari KKP tahun 2016 khususnya kapal dan alat penangkap ikan, diarahkan melalui koperasi. Mekanisme ini ditempuh agar bantuan yang diberikan efektif, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang selama ini bisa menerima bantuan, harus dirubah menjadi koperasi.

Syarat soal koperasi ini dan masa waktu pendirian minimal sudah berusia dua tahun dengan syarat aktif melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak dua kali atau diperkirakan dua tahun, menjadi yang paling sulit dalam program bantuan ini.

Namun, kabupaten/kota yang menjadi penerima bantuan kapal harus bekerja cepat. Karena jika bantuan ini sudah ada, tentu sangat membantu nelayan.

Dengan bantuan tersebut, nelayan Sumut akan dilengkapi teknologi GPS, alat komunikasi seperti radio dan penunjang lainnya. Sehingga tidak ada lagi pelanggaran batas teritori negara lain karena keterbatasan pengetahuan dan teknologi. Selain itu, juga kelengkapan surat yang akan berkoorindasi dengan Kementrian Perhubungan.

Anggota DPD asal Sumut Parlindungan Purba yang hadir dalam sosialisasi itu mengatakan, sosialisasi ke nelayan memang sangat penting. Karena masalah nelayan sesuatu yang serius dan masih termarjinalkan.

"Karena itu, dalam program ini, juga harus diikutsertakan nelayan yang ditangkap di Malaysia. Jumlahnya ada sekitar 100 orang sejak tahun lalu. Paling sering yang tertangkap berasal dari Langkat, Asahan dan Batubara. Dengan bantuan kapal ini, harapannya tidak ada lagi nelayan Sumut yang tertangkap," katanya.

Diakui Parlindungan, 78 kapal sebenarnya belum bisa mengakomodir kepentingan nelayan di Sumut. Untuk saat ini, kata Parlindungan, kebutuhannya minimum harus 300 kapal. Namun, jika jumlah 78 kapal bisa dioptimalkan, akan sangat membantu nelayan.

Terkait syarat koperasi, Parlindungan mengatakan, kabupaten/kota harus segera menyelesaikannya. Karena hal itu tidak bisa ditolerir. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka kabupaten/kota tidak akan terverifikasi sistem e-katolog.


DKP dan Dinas Koperasi, harus membantu nelayan. Karena tanpa bantuan, nelayan akan sulit untuk mewujudkannya. (int/dro)

Jangan Sampai Rusak,
Apalagi Hilang…

KISARAN- Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan swasembada pangan. Salahsatunya dengan menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada para kelompok tani.

Penyaluran alsintan ini dilakukan langsung Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP, didampingi Wakil Bupati H Surya BSc, Selasa (30/8), bertempat di Rumah Dinas Bupati Asahan. Sebanyak 15 unit bantuan alat panen padi diserahkan ke beberapa kelompok tani (koptan) di Kabupaten Asahan.

Sebelum menyerahkan bantuan, bupati menjelaskan bahwa bantuan alat-alat pertanian itu merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tujuannya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian sehingga dapat mewujudkan program swasembada pangan.

Taufan mengakui bahwa Koptan di Kabupaten Asahan sudah banyak menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Ia pun sangat berharap agar hasil produksi pertanian khususnya padi di Asahan semakin meningkat sehingga bisa memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Bupati juga berpesan kepada kelompok tani yang menerima bantuan untuk menjaga dan merawat bantuan alat pertanian tersebut dengan baik. Begitu juga koptan untuk dapat memahami pengoperasian alat pertanian dengan baik, sehingga hasil pertanian dapat meningkat.

“Pergunakan alat ini dengan baik sesama kelompok, jangan sampai rusak, apalagi hilang. Jangan dikarenakan alat-alat ini bantuan pemerintah sehingga alat ini tidak dirawat,” ungkap Taufan. 

Kepala Dinas Pertanian Asahan Oktoni Eryanto menambahkan, kegiatan apresiasi pertanian terpadu atau pertasi kencana dan krida pertanian dirangkai dengan penyaluran bantuan. Dimana kegiatan pertanian tersebut dirangkai dengan kegiatan Hari Keluarga Nasional, Hari Koperasi dan Hari Lingkungan Hidup.

Sebelum penyaluran bantuan alat-alat pertanian, paginya sekitar 800 orang lebih masyarakat yang terdiri dari koptan, pelaku usaha, dinas terkait, KTNA, petugas pertanian dan lainnya melakukan kegiatan jalan santai yang dilepas Wakil Bupati Asahan. Selanjutnya dilakukan lucky draw ke peserta gerak jalan santai, dimana hadia lucky draw ini disediakan panitia dari Dinas Pertanian Asahan.(cup/dro)

SIMALUNGUN- Rumah Jumiati (49), salah seorang janda warga Huta IV, Nagori Bandar Masilam II, Kecamatan Bandar Masilam, ludes dilalap api. Penyebab kebakaran diduga karena kompor gas dalam kondisi menyala pada saat korban meninggalkan rumahnya hendak pergi ke ladang.

Sesuai informasi yang dihimpun METRO SIANTAR, peristiwa itu terjadi pada Selasa (30/8) sekira pukul 10.45 WIB. Sebelum peristiwa, Jumiati pergi meninggalkan rumah dan pergi keladang untuk mencari berondolan sawit. Tak beberapa lama, korban pun pulang kerumah hendak beristirahat.

Sesampainya didepan rumahnya, korban sontak terkejut dan langsung jatuh pingsan setelah melihat rumahnya yang terbuat dari dinding tepas beratapkan rumbia, sudah hangus terbakar. Korban pun terkapar tak sadarkan diri.

Melihat korban jatuh pingsan, sejumlah masyarakat setempat yang sebelumnya sudah berupaya memadamkan api memberikan pertolongan. Namun, kondisi rumah tak dapat diselamatkan dan usaha masyarakat tidak berhasil, karena rumah tersebut terbakar sangat cepat disebabkan dinding tepas atap rumbia yang diketahui sangat mudah terbakar. Hanya saja, tidak ada korban jiwa atas insiden itu.

Diwaktu dan dilokasi yang sama, masyarakat langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian. Tak beberapa lama, personel dan Kapolsek Perdagangan pun tiba dilokasi.

Kapolsek Perdagangan AKP Asmara menerangkan, sesuai olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh pihaknya, penyebab kebakaran diduga api bersumber dari kompor gas yang menyala pada saat korban pergi meninggalkan rumahnya.

"Yang terbakar adalah satu unit rumah korban beserta isinya. Kerugian materi diperkirakan sekitar Rp20 juta," jelas Kapolsek.(jos/osi)
Powered by Blogger.