Walikota Tanjungbalai Terima Rekor MURI, Sebagai Kepala Daerah Termuda di Indonesia

TANJUNGBALAI-Walikota Tanjungbalai, Muhammad Syarial SH MH raih penghargaan dan penganugerahan piagam sebagai walikota termuda di Indonesia dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Walikota Tanjungbalai Syahrial dan istri saat menerima penghargaan MURI

Penyerahan penghargaan berlangsung, Kamis (27/4) di Balairung Jaya Suprana Institue Jakarta pada acara urung rembuk kelirumologi, Syahrial yang terpilih dalam usia muda 27 tahun saat dilantik 17 Februari 2016 oleh Gubernur Sumatra Utara Tengku Hery Nuradi di Lapangan Merdeka Medan.

Acara pelantikan yang diakomodir secara gelobal yakni Walikota beserta Bupati yang terpilih saat itu. Sedangkan Syahrial sempat menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungbalai.
Syahrial maju lewat jalur independen menjadi Walikota Tanjungbalai dengan berpasangan seorang tokoh pendidik Drs H Ismail Marpaung pada pemilukada tahun 2015 dan terpilih menjadi Walikota Tanjungbalai masa periode tahun 2016 s/d 2021

“Saya ucapkan terima kasih kepada MURI yang memilih saya sebagai walikota termuda se-Indonesia. Hal ini menjadi motivasi bagi saya untuk bekerja lebih baik dan penuh semangat,” ujar Walikota di sela acara pelaksanaan pekerjaan proyek NUSP yang berlangsung, Selasa (25/4) di aula I lantai II Kator Walikota Tanjungbalai.

Sebagai kepala daerah, Syahrial medukung program yang dilakukan tahun 2016 dan 2017. Mudah-mudahan tahun ini pembangunan infrastruktur dan lainnya dapat terlaksana dengan baik. “Jika mutu pekerjaan itu bagus dan bisa dinikmati hingga anak cucu, tentulah perintah daerah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat percaya dengan Pemerintah Tanjungbalai,” ujarnya.

Ada 31 kelurahan di 6 Kecamatan se Kota Tanjungbalai tidak ada perobahan seperti tahun kemarin NUSP terus mendapatkan kucuran dana untuk membangunan daerah kawasan kumuh kepada 15 BKM. Hendaknya yang mendapatkan kegiatan itu dapat membangun daerahnya sebaik mungkin. Masih ada drainase yang belum terbangun, dapat dilanjutkan. Terhadap masyarakat jangan buang sampah pada drainase, karena air tidak mengalir akibat tumpat.

Bayangkan Rp1 miliar untuk 1 BKM. Berarti pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp15 miliar itu dapat dipertanggungjawabkan bersama. Uang itukan uang negara dan digunakan untuk membangun daerah agar lebih baik lagi. “Saya berharap kepada Camat, Lurah, BKM dapat besenerji dalam pelaksanaan kegiatan itu nantinya,” imbaunya. (syaf/int)