LABUHANBATU-Kebijakan Pemkab Labuhanbatu yang meniadakan bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu menuai kontroversi di masyarakat.



Hal ini menjadi pernyataan sikap Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR) Labuhanbatu yang berunjukrasa ke kantor Bupati Labuhanbatu, Kamis (4/5) di kawasan jalan SM Raja, Rantauprapat.

Dalam dialog mahasiswa dengan sejumlah pejabat di daerah itu, mengungkapkan beasiswa untuk mahasiswa yang diterima diberbagai PTN maupun beasiswa mahasiswa itu tidak sesuai regulasi yang ada.

Kabag Kesra Setdakab Labuhanbatu Bangun Siregar mengatakan di tahun 2017 bantuan beasiswa tidak lagi dilanjutkan pasca terbitnya Permendagri nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial bersumber dari APBD. 

Pemberian hibah peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kata dia.

Dalam Permendagri itu juga disebutkan, hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakat berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan, perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian membidangi urusan hukum dan hak azasi manusia.

Permendagri itu juga, ujar Bangun, organisasi kemasyarakat yang berhak menerima dana hibah tersebut minimal 3 tahun telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak azasi manusia.

Wakil Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe pada kesempatan itu juga mengaku tidak dapat berkata banyak dengan kondisi yang ada. Dia berjanji akan mengkomunikasikan hal itu kepada Bupati Labuhanbatu. "Nanti akan saya sampaikan hal ini kepada Bupati," kata Andi.

Mahasiswa yang merasa tidak puas, kemudian membandingkan posisi Permendagri dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang menyebutkan pemberian bantuan kepada mahasiswa kurang mampu.

"Mana lebih tinggi PP ketimbang Permendagri. Padahal dalam Permendagri disebutkan agar diberikan bantuan kepada mahasiswa kurang mampu," tegas Yanto Zelibu.


Menyikapi itu, Asisten II Setdakab Labuhanbatu, Nasrullah mengakui kalau posisi PP lebih tinggi ketimbang Permendagri. Namun, Permendagri mengatur secara spesifik.


Sebelumnya, sebanyak 20-an orang massa mengatasnamakan Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR) Labuhanbatu berunjukrasa ke kantor Bupati Labuhanbatu.


Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah media luar ruang berisikan kritik tulisan terhadap kinerja pemerintah.


Mereka juga membagikan selebaran pernyataan sikap kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan komplek perkantoran pemerintahan Labuhanbatu itu.


Diantaranya, realisasi beasiswa kuliah berprestasi dan beasiswa pelajar masuk PTN Tahun 2017. "Meniadakan beasiswa kuliah berprestasi dan beasiswa pelajar masuk PTN Tahun 2017, sangat menghilangkan semangat dan motivasi pelajar-pelajar terbaik di Labuhanbatu yang miskin berprestasi






Dalam menyampaikan aspirasi di depan publik, Massa dikawal pihak kepolisian dan Sat pol PP. (syaf/int)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.