Adsense

Loading...

KPU Ditenggat 2 Hari, Jika Tidak Tetapkan JR Saragih jadi Balon Gubsu akan Dipidanakan

TASLABNEWS, MEDAN- Komisioner KPU Sumut bakal dipindanakan Bakal Calon Gubernur Sumut (Balon Gubsu) Jopinus Ramli (JR) Saragih. Langkah itu akan dia ambil seandainya penyelenggara Pilgub Sumut ini tidak menetapkannya sebagai calon gubernur.

JR Saragih memberikan keterangan pers.
JR Saragih memberikan keterangan pers.


Dalam keterangan persnya pada Senin (12/3), Bupati Simalungun itu juga mengatakan KPU Sumut harus membuat keputusan dalam tiga hari setelah proses legalisasi fotokopi ijazahnya. Menurut JR Saragih, dirinya bersama Ance Selian harus ditetapkan sebagai pasangan  calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumut.

"Kalau dia (KPU Sumut) tidak akui (fotokopi SKPI yang dilegalisasi) akan kita adukan pidana. Karena (SKPI) itu resmi jelas. Kita akan laporkan sesuai Pasal 180 (UU No 10 Tahun 2016) , karena menghalang-halangi," ucap JR Saragih di Kantor Demokrat Sumut Jalan Abdullah Lubis Medan.

Meski yang dilegalisasi adalah fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (SKPI), JR Saragih tetap optimistis akan ditetapkan KPU Sumut sebagai calon gubernur.

"Seratus persen saya yakin jadi calon. Yang saya perjuangkan bukan kehendak JR Saragih, tapi membawa marwah masyarakat Sumut," sambungnya.



BACA BERITA TERKAIT: 


Optimisme JR Saragih ini juga didasari SKPI-nya telah sesuai aturan, yakni dilengkapi nomor ijazah, nilai, dan sidik jari. Dia membandingkannya. SKPI digunakan calon lain saat mendaftar ke KPU Sumut beberapa waktu lalu.

"Orang lain juga diterima, nomor ijazahnya tidak ada, pendaftaran tanggal 10, SKPI-nya tanggal 15, jadi dia waktu mendaftar pakai apa? Kalau (JR-Ance) dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat), kita pidanakan," ucapnya.

Seperti diberitakan, JR Saragih telah melegalisasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (SKPI) ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat. Langkah ini sesuai dengan putusan Bawaslu Sumut yang memerintahkan agar pihak JR Saragih melakukan legalisasi fotokopi ijazah ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Meski putusan Bawaslu Sumut atas sengketa itu memerintahkan legalisasi fotokopi ijazah. Tim JR Saragih melegalisasi fotokopi SKPI. JR Saragig mengatakan dokumen pengganti itu digunakan, karena ijazahnya hilang saat mengurus legalisasi.

Kehilangan itu telah dilaporkan ke Polsek Metropolitan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan nomor laporan 1150/B/III/2018/Sektro.Kom tertanggal 5 Maret 2018. Berbekal laporan itu, JR Saragih membuat SKPI ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Putusan Bawaslu Sumut mengenai legalisasi ini menyusul sengketa Pilkada yang dimohonkan JR Saragih-Ance Selian. Pasangan yang diusung Partai Demokrat, PKB dan PKPI membuat permohonan itu karena dinyatakan KPU Sumut tidak memenuhi syarat untuk menjadi kandidat. (syaf/ril)


Siantar-Simalungun 9092747923120348592
Beranda item