TASLABNEWS.com. Diberdayakan oleh Blogger.
AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215

BidVertiser

Loading...

Aneh, Peraturan Walikota Bertentangan dengan Permendagri

TASLABNEWS, TANJUNGBALAI - Tanpa banyak yang menyadari, ternyata Peraturan Walikota (Perwako) Tanjungbalai Tahun 2017 banyak yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan beberapa diantaranya terkait dengan pemberian tunjangan tambahan kepada anggota dan pimpinan DPRD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2017.

Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Leiden Butar-butar SE
Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Leiden Butar-butar SE 


"Gara-gara Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, penggunaan keuangan kami (DPRD) jadi jadi temuan BPK. Hal itu disebabkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Tahun 2017 khususnya yang terkait dengan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD pada tahun 2017 lalu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," ujar Leiden Butar-butar SE, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai.

Menurut Leiden Buta-butar SE, mereka menerima dana tunjangan pada tahun anggaran 2017 lalu melalui Sekretaris DPRD berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai. Akan tetapi, imbuhnya, saat BPK RI Perwakilan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan baru-baru ini, ternyata dana tunjangan yang kami terima itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

"Atas kesalahan dari Peraturan Walikota tersebut, kami diminta untuk mengembalikan kelebihan dananya. Wajarlah kalau kami merasa keberatan karena yang melakukan kesalahan bukan kami", pungkas Leiden Butar-butar SE.

Sekretaris DPRD Kota Tanjungbalai M Juni Lubis saat dihubungi, menolak memberikan komentar lebih rinci. Namun demikian, M Juni Lubis tidak memungkiri, adanya pengelolaan keuangan DPRD yang menjadi temuan BPK RI karena bertentangan dengan Permendagri No.62 Tahun 2017 tersebut.

Keterangan lain yang diperoleh mengatakan, bahwa pengelolaan keuangan DPRD dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) Tanjungbalai Tahun 2017. Akan tetapi, karena Perwako tersebut kurang memperhatikan peraturan yang lebih tinggi khususnya tentang kemampuan keuangan daerah, akhirnya terjadi kelebihan pembayaran tunjangan kepada anggota dan pimpinan DPRD Kota Tanjungbalai.

Hal ini terungkap setelah BPK RI Perwakilan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan awal terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemko Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2017. (ign/syaf)


Tanjungbalai 9027878870858339250
Beranda item

Translate

ADSENSE

Alexa Rank

Clicksor

SOLUSI ATASI ASAM LAMBUNG ANDA HUBUNGI 0812 6173 9320

SOLUSI ATASI ASAM LAMBUNG ANDA HUBUNGI 0812 6173 9320

ADNOW

loading...

Cithika

Chitika

Total Tayangan Halaman