TASLABNEWS.com. Diberdayakan oleh Blogger.
AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215

BidVertiser

Loading...

Pedagang Pasar Horas: Walikota Adalah Pemimpin yang Penakut dan Tak Layak di Siantar

Saling Dorong Antara Pedagang 
dengan Satpol PP, 2 Mahasiswa Luka-luka

TASLABNEWS, SIANTAR- Bentrok yang terjadi antara ratusan pedagang Pasar Horas dan petugas Satpol PP mengakibatkan dua orang mahasiswa yang ikut mendampingi para pedagang menggelar aksi di kantor Walikota Siantar mengalami luka-luka.

Aksi unjukrasa pedagang Pasar Horas di kantor Walikota Pematangsiantar.
Aksi unjukrasa pedagang Pasar Horas di kantor Walikota Pematangsiantar. 

Dalam orasainya pedagang Pasar Horas mengatakan: "Walikota adalah pemimpin yang penakut. Pemimpin yang tidak mampu mendengarkan aspirasi rakyatnya. Pak Walikota, pemimpin yang tidak layak di Siantar ini. Silahkan angkat kaki dari Siantar ini,” teriak pengunjuk rasa.


Pantauan wartawan, rombongan pedagang yang sebelumnya sudah menyampaikan aspirasinya ke Kantor DPRD Siantar hendak menemui Walikota Siantar Hefriansyah SE MM untuk menyatakan penolakan terhadap rencana Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) untuk membangun kios di balerong Pasar Horas dengan harga Rp65 juta per kios.

Mereka menilai Walikota Siantar Hefriansyah dianggap telah menghianati pedagang.
Kehadiran pengunjuk rasa hanya diterima asisten III Sekdako, Baren Alijoyo Purba. Namun itu menimbulkan kekecewaan massa, apalagi pernyataan Baren Purba dianggap tidak menyelesaikan tuntutan massa. Baren hanya berjanji akan disampaikan kepada pimpinannya.

Mendengar itu, massa mendesak agar segera Walikota hadir. Awalnya, pengunjuk rasa memberikan waktu sekitar 5 menit untuk menghadirkan Walikota. Namun permintaan mereka tak dapat jawaban.

Kondisi pun memanas. Pedagang dan mahasiswa berupaya masuk secara paksa ke kantor Walikota untuk sweeping. Puluhan Satpol PP membentuk barisan berlapis menghalangi niat massa.

Setelah sempat terjadi dorong mendorong, massa kemudian mengultimatum akan kembali berunjuk rasa dengan massa lebih besar dan menduduki kantor Walikota.

"Walikota adalah pemimpin yang penakut. Pemimpin yang tidak mampu mendengarkan aspirasi rakyatnya. Pak Walikota, pemimpin yang tidak layak di Siantar ini. Silahkan angkat kaki dari Siantar ini,” teriak pengunjuk rasa.

Massa sempat bertahan di depan kantor Walikota sembari berjoget riang untuk menunggu kehadiran Walikota. Namun massa lagi-lagi kecewa. Akibatnya, bentrok antara pedagang yang mendesak masuk dan Satpol PP tidak bisa terhindarkan.

Sedikitnya dua orang mahasiswi diangkat dari tengah aksi bentrok karena mengalami luka-luka di bagian tubuh seperti bagian dada, kaki dan bagian tubuh lainnya.

Pengunjuk rasa semakin marah atas pemukulan yang diduga dilakukan oknum Satpol PP. Massa sempat menyebutkan beberapa nama-nama oknum Satpol PP yang dianggap melakukan pemukulan kepada mahasiswi dengan cara menendang dan memukul.

Berulang-ulang massa meminta pimpinan Satpol PP untuk menghadirkan oknum Satpol PP yang dimaksud untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang semena-mena. Apa yang dimintakan massa tidak disanggupi pimpinan Satpol PP, sehingga aksi saling dorong dan aksi bentrok kembali terjadi berulang-ulang. Kejadian ini cukup menyita waktu sampai akhirnya kedatangan Sekda membuat situasi mereda.

Dihadapan pengunjuk rasa, Sekda Kota Pematangsiantar, Budi Utari berjanji akan memfasilitasi pertemuan pedagang dengan direksi PD PHJ paling lama Rabu besok. Dalam kesempatan itu, Budi mengajak pedagang untuk kembali beraktivitas dan pulang dengan tertib.

Terhadap adanya desakan penundaan pembangunan, Budi tidak menjawabnya dan hanya menyarankan pedagang beraktivitas kembali.

"Nanti saat pertemuan dibahas. Untuk saat ini, bapak dan ibu pedagang sudah bisa melanjutkan aktivitas kembali,"ucap Budi

Pedagang menyampaikan aspirasinya ke Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar. Massa terdiri dari Aliansi Pedagang dan Mahasiswa, menolak rencana Direksi Perusahaan Daerah Horas Jaya (PD-PHJ) Kota Pematangsiantar melaksanakan pembangunan gedung di balerong Pasar Horas. Menurut mereka, rencana pembangunan hanya untuk ‘membunuh’ pedagang.

Massa datang dari Pasar Horas berjalan kaki sambil mengibarkan bendera, melalui Jalan Sutomo.

Ronald Silalahi selaku koordinasi pengunjuk rasa meminta  perlindungan akan nasib pedagang. Menurutnya, apa yang dilakukan Direksi PD PHJ saat ini yang telah melakukan upaya penertiban dan diharapkan itu menjadi perhatian DPRD sehingga proses penertiban dihentikan terlebih dahulu.

"Kami mohon kepedulian bapak dewan melihat nasib kami yang diperlakukan semena-mena dengan membangun gedung balerong. Balerong masih layak dipakai. Untuk apa? Kami tahu pembangunan untuk kepentingan direksi," katanya di depan anggota DPRD Siantar.

Senada juga disampaikan David, dan mempertanyakan akan anggota dewan mengetahui rencana pembangunan revitalisasi balerong. Dimana dikutip dari PKL biaya Rp 65 juta. Sementara mekanismenya tidak jelas.

"Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang PD PHJ dalam pasal 4 tentang maksud dan tujuan dibentuknya PD PHJ yaitu untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pedagang Kaki Lima secara umum muncul karena sulitnya mencari pekerjaan yang layak. Selain itu juga karena kurangnya modal dalam mendirikan usaha modal kecil. Maka menjadi PKL tentu merupakan pilihan yang sulit sekaligus yang paling realistis untuk pedagang," jelasnya.

Menanggapi itu, DPRD dari Komisi II, Henri Dunand Sinaga mengakui secara formal rencana pembangunan gedung balerong belum pernah didapatkan dan terkait dengan tuntutan pedagang, Henri Dunand berjanji akan memanggil Direksi PD-PHJ.

"Terkait dengan tuntutan bapak ibu, kami akan panggil dulu mereka. Mekanismenya ada. Ketika DPRD melayangkan surat kepada Pemerintah Kota maka Pemerintah Kota akan menyampaikan surat kita kepada mereka" jelasnya.

Anggota Komisi III DPRD, Oberlin Malau menambahkan lembaganya siap membela pedagang jika benar terjadi pembodohan, intimidasi serta perampasan hak pedagang yang dilakukan pihak PD PHJ. Tuntutan pedagang tidak lepas dari kurangnya sosialisasi rencana pembangunan dari PD PHJ.

"Tugas kami mengawasi apakah mereka melaksanakan kerjanya dengan baik. Peraturannya, mereka eksekutif dan apabila mereka tidak melaksanakan maka kami akan turun tangan. Kami akan mengevaluasi apakah mereka melaksanakan pemerintahan dengan baik," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Timbul Lingga juga menjanjikan akan menindaklanjuti tuntutan pedagang dengan mempertanyakan persoalan ini kepada Pemerintah dan juga kepada Direksi PD-PHJ.(syaf/int)


Siantar-Simalungun 7606786961093368852
Beranda item

Translate

ADSENSE

Alexa Rank

Clicksor

SOLUSI ATASI ASAM LAMBUNG ANDA HUBUNGI 0812 6173 9320

SOLUSI ATASI ASAM LAMBUNG ANDA HUBUNGI 0812 6173 9320

ADNOW

loading...

Cithika

Chitika

Total Tayangan Halaman