TASLABNEWS.com. Diberdayakan oleh Blogger.
AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215

BidVertiser

Loading...

Peraturan Walikota Banyak yang Salah, Diduga Tidak Disampaikan ke Gubernur

TASLABNEWS, TANJUNGBALAI- Terkait dengan banyaknya Peraturan Walikota (Perwa) Tanjungbalai yang bersalahan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, DPRD diminta agar membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusutnya. Kuat dugaan bahwa Peraturan Walikota (Perwa) tersebut, sebelum diberlakukan, tidak terlebih dahulu disampaikan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

 Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Leiden Butar-butar SE
 Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Leiden Butar-butar SE


"Kita sangat kecewa saat mengetahui adanya Peraturan Walikota (Perwa) yang bersalahan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setelah adanya hasil audit dari BPK RI, kita berharap kepada DPRD Kota Tanjungbalai agar segera membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut keberadaan Perwa yang bermasalah tersebut.

Kuat dugaan, sebelum diberlakukan, Perwa tersebut tidak terlebih dahulu disampaikan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan perintah undang-undang", ujar Taufik Hidayat, Sekretaris BPD Gapensi Kota Tanjungbalai, Jumat (6/4).

Menurut Taufik Hidayat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum diberlakukan harus disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Katanya, pembentukan Pokja oleh DPRD tersebut sangat penting, karena dampak dari Perwa yang salah tersebut berdampak kepada terjadinya kerugian negara.

Hal senada juga diungkapkan Jaringan Sihotang, Koordinator Daerah Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai saat ditemui secara terpisah. Katanya, tipis kemungkinan Perwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi apabila terlebih dahulu disampaikan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

"Untuk menghindari bertambahnya kerugian negara, kita berharap kepada DPRD Kota Tanjungbalai dapat mengusut terjadinya Perwa yang bersalahan tersebut. Apabila DPRD tidak melakukan pengusutan, akan menimbulkan dugaan, bahwa DPRD turut serta mendukung lahirnya Perwa yang bermasalah tersebut", pungkas Jaringan Sihotang.

Seperti diketahui, baru-baru ini Leiden Butar-butar,SE, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai telah mengungkapkan adanya sejumlah Peraturan Walikota (Perwa) Tanjungjungbalai yang bermasalah tersebut. Bahkan, aku Leiden Butar-butar,SE, akibat kesalahan dari Perwa tersebut, telah terjadi kelebihan pembayaran anggaran untuk anggota dan pimpinan DPRD selama tahun anggaran (TA) 2017.

"Gara-gara Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, penggunaan keuangan kami (DPRD) jadi temuan BPK. Hal itu disebabkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Tahun 2017 khususnya yang terkait dengan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD pada tahun 2017 lalu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," ujar Leiden Butar-butar SE, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai baru-baru ini. (ign/syaf)


Tanjungbalai 5173249699890358448
Beranda item

Translate

ADSENSE

Alexa Rank

Clicksor

SOLUSI ATASI ASAM LAMBUNG ANDA HUBUNGI 0812 6173 9320

SOLUSI ATASI ASAM LAMBUNG ANDA HUBUNGI 0812 6173 9320

ADNOW

loading...

Cithika

Chitika

Total Tayangan Halaman