Cliksor

AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215

Adsense

Loading...

Waduh Meski Langgar Aturan, SKPD di Pemko Tanjungbalai Masih Saja Terima Honorer

Walikota, Wakil Walikota dan Sekda serta Inspektoratnya Kemana Ya?

TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Meski tahu melanggar aturan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemko Tanjungbalai ternyata masih saja mengangkat tenaga honorer. Ada indikasi bahwa tenaga honorer di lingkungan Pemko Tanjungbalai adalah sasaran utama pungutan liar (pungli).


Honorer
Honorer

"Berdasarkan hasil investigasi yang kita lakukan dilapangan, bisa dikatakan, seluruh SKPD di lingkungan Pemko Tanjungbalai masih melakukan pengangkatan tenaga honorer diatas tahun 2005 hingga saat ini. Selain melanggar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang larangan pengangkatan tenaga honor setelah tahun 2005 juga melanggar Surat Edaran Walikota Tanjungbalai M Syahrial SH MH Nomor :800/5522/ BKD/2016 tentang larangan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Pemko Tanjungbalai," ujar Jaringan Sihotang, Koordinator Daerah Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai, Minggu (22/4).

Menurut Jaringan Sihotang, seharusnya pengangkatan tenaga honorer tersebut tidak ada lagi di Pemko Tanjungbalai setelah terbitnya Surat Edaran dari Walikota M Syahrial.

Karena sesuai dengan Surat Edaran Mendagri yang menyerahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga dengan terbitnya Surat Edaran Walikota Tanjungbalai tersebut, maka tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer.

Hal senada juga diungkapkan Taufik Hidayat, salah seorang penggiat anti korupsi Kota Tanjungbalai. Katanya, semestinya pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya tidak ditemukan lagi di lingkungan Pemko Tanjungbalai sejak terbitnya Surat Edaran Walikota Tanjungbalai tahun 2016 lalu.

"Walaupun mungkin Surat Edaran Walikota Tanjungbalai memperbolehkan penerimaan tenaga honorer, akan tetapi biayanya sepenuhnya dikembalikan ke instansi atau SKPD masing-masing. Sementara, anggaran di setiap instansi atau SKPD setiap tahunnya sudah terukur," ujar Taufik Hidayat.

Oleh karena itu, kedua aktivis penggiat anti korupsi Kota Tanjungbalai meyakini, terjadinya pembengkakan atau mark up biaya kegiatan disetiap instansi atau SKPD dilingkungan Pemko Tanjungbalai.

 Tujuan pembengkakan atau mark up anggaran tersebut adalah untuk menanggulangi biaya tenaga honorer tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai, Drs H Abdi Nusa, hingga saat ini belum dapat dihubungi terkait dengan masalah tersebut. Bahkan, saat dihubungi melalui sellularnya, juga tidak disambut walaupun terdengar nada aktif. (ign/syaf)

Tanjungbalai 3609110548221165506
Beranda item

Cithika

Cithika

Clicksor

Cliksor

SOLUSI ATASI ASAM LAMBUNG ANDA HUBUNGI 0812 6173 9320

SOLUSI ATASI ASAM LAMBUNG ANDA HUBUNGI 0812 6173 9320

ADSENSE

ADNOW

loading...

Follow by Email

Chitika

Total Tayangan Halaman