BATUBARA,TASLABNEWS.COM- Besarnya Sisa Lebih Pengunaan Anggaran (SILPA) APBD Batubara TA 2025 sebesar Rp74 Milyar turut menjadi sorotan tajam.
Hal itu diketahui Dalam Agenda Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Batu Bara Selasa 31/3/2026 yang di laksanakan Di Aula Rapat Paripurna Gedung DPRD Batu Bara di Kelurahan Lima Puluh.
Rapat yang di pimpin Wakil Ketua DPRD Rodial dan turut di hadiri Oleh Unsur Forkopimda serta Seluruh Anggota DPRD Batu Bara dan Para undangan.
Seluruh Fraksi Dalam Pandangannya menyoroti beragam catatan dalam LKPJ Bupati Batu Bara di antaranya Besarnya SILPA TA 2025 dan akan segera menindaklanjuti hal itu.
Fraksi PDI Perjuangan yg di bacakan Ketua Fraksi Jalasmar Sitinjak menyoroti beberapa catatan dan masukan bagi pemerintah kabupaten Batu Bara.
Jalasmar menjelaskan, Pemkab Batu Bara Agar mengoptimalkan program yg langsung menyetuh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan kemiskinan dan mengurangi belanja yang bersifat Seromonial yg tak berdampak bagi masyarakat.
Kemudian Fraksi PDI P meminta kepada pemkab Batu Bara agar lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data agar tidak terjadi pemborosan anggaran,ujar jalasmar.
Di samping itu Fraksi PDI P meminta kepada pemkab Batu Bara agar memperkuat pengawasan internal dan akuntabilitas kerja OPD dan menyoroti lamanya pejabat yang menduduki rangkap jabatan dan pelayanan BPJS Kesehatan turut menjadi perhatian terutana terkait kepesertaan masyarakat.
Fraksi PDIP Juga menyoroti terkait Pokir merupakan hasil reses dan RDP yg wajib menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah agar pikir dapat ditampung dalam APBD Batu Bara.
“Namun Kenyataan nya untuk TA 2025 tidak ada yg terealisasi sehingga mengakibatkan SILPA 74 Milyar”tegas jalasmar.
Di akhir pandangannya Fraksi PDIP mejelaskan Sesuai amanat UU 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Permentan NO 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar mewajibkan perusahaan memfasilitasi kebun masyarakat
“Fraksi PDIP Mengusulkan agar di Bentuk Pansus Plasma Demi Kepastian hukum dan agar masyarakat mengetahui nya” tutup jalasmar
Di ketahui 6 Fraksi DPRD Batu Bara Sepakat Dorong Pembentukan Pansus Plasma Perkebunan.. (Kas/syaf).
