BATUBARA, TASLABNEWS. COM – DPRD Kabupaten Batubara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota R-APBD Tahun Anggaran 2027 dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rabu (18/11/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Batu Bara, dipimpin Ketua DPRD Safi’i, S.H., didampingi Wakil Ketua Rodial. Bupati Batu Bara diwakili Sekda Rusian Heri, S.Sos., M.AP., serta dihadiri anggota DPRD, OPD dan unsur Forkopimda.
Dalam penyampaian pandangan umum, tujuh fraksi menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap kebijakan anggaran tahun 2027.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Fraksi Gerindra mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, drainase, fasilitas pendidikan dan kesehatan agar anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.
Fraksi PKS menyoroti kepatuhan terhadap mandatory spending, peningkatan PAD, pemberdayaan UMKM serta lambatnya serapan anggaran sejumlah OPD. PKS juga meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan gaji dan honor PPPK Paruh Waktu yang hingga kini dikeluhkan belum dibayarkan.
Sementara Fraksi PAN berharap pembahasan kedua Ranperda segera dilanjutkan. Fraksi KPN menyatakan siap membahas R-APBD bersama Badan Anggaran dan TAPD secara konstruktif, sedangkan Fraksi KDRI menyatakan menerima untuk dibahas pada tahapan berikutnya.
Melalui pandangan umum tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah memperhatikan seluruh masukan fraksi agar APBD 2027 disusun secara tepat sasaran, transparan, akuntabel dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Batubara. (Kas/syaf)
























