Alexa.com

BidVertiser

AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215

Adsense

Loading...

Kasus Dugaan Penghinaan Walikota Siantar pada Budaya Simalungun

Demonstran: Jika Ada yang Menghina Adat Simalungun harus Diusir  


TASLABNEWS, SIANTAR-Ratusan massa yang menamakan dirinya Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu (GKSB) melakukan unjuk rasa terkait adanya peninstaan terhadap Suku Simalungun, Kamis (19/4). Massa juga mendesak DPRD Kota Siantar agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengagenda paripurna untuk memakzulkan Wali Kota Siantar.


Massa yang menggelar aksi menuntut agar DPRD Siantar memakzulkan Walikota Siantar Efriansyah
Massa yang menggelar aksi menuntut agar DPRD Siantar memakzulkan Walikota Siantar Efriansyah



Ratusan pengunjuk rasa yang mengenakan porsa (ikat kepala) berorasi seraya berjalan kaki dari titik semula berkumpul di Lapangan Adam Malik menuju gedung Balai Kota Siantar, Kamis (19/4) sekira pukul 11.00 WIB.

Di Balai Kota Siantar, massa sempat menyampaikan orasi namun durasi waktunya tidak terlalu lama. Salah seorang pengunjuk rasa, Rado Damanik, dalam orasinya menyampaikan, Wali Kota Hefriansyah Noor telah melakukan penistaan terhadap suku Simalungun. Hefriansyah dinilai tidak memahami kultur budaya di daerah itu dimana merupakan suku pertama di Siantar. 

"Kami Simalungun di sini lebih mengenal kebhinekaan. Lebih dulu mengenal toleransi jauh sebelum Indonesia Merdeka. Siantar Tanah nenek moyang kita (Simalungun).
Orang Jawa datang, ada Kampung Jawa, orang Keling datang ada Kampung Keling, orang Karo datang ada Kampung Karo, orang Toba datang ada Kampung Kristen. Orang Cina datang ada Pasar Hongkong. Itu lah toleransi orang Simalungun," jelas Rado Damanik.

Dalam orasinya, Rado menyinggung Raja Sangnaualuh. Kata Rado, Sangnaualuh adalah pemeluk agama Islam yang taat.

"Dia (Sangnaualuh) buka penyebaran Injil di tanah ini. Dia buka, dikasihnya tempat. Itu buktinya ada HKBP dan gereja-gereja. Itu lah bukti toleransinya orang Simalungun di kota ini. Apakah orang Melayu bisa jadi Bupati di Toba Samosir (Tobasa)? Tidak bisa. Apakah Bupati di Mandailing bisa orang Toba, tidak bisa. Tapi di Siantar bisa. Itu lah bentuk toleransi kita. Ketika kita membuka hati, nyawa diinjak-injak," tegas Rado diiringi sahutan pengunjuk rasa.

Massa yang menggelar aksi menuntut agar DPRD Siantar memakzulkan Walikota Siantar Efriansyah
Massa yang menggelar aksi menuntut agar DPRD Siantar memakzulkan Walikota Siantar Efriansyah


Rado melanjutkan, pihaknya akan mendesak DPRD Siantar membentuk Pansus dan segera memfasilitasi rapat paripurna.

"Itulah pinta orang Simalungun. Karena kalau ada yang melanggar adat istiadat maka dia akan dikucilkan. Kita hadir bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka kita minta secara Undang-Undang (UU) dan DPRD bersidang membentuk Pansus dan makzulkan Wali Kota," tukas Rado.

Usai berorasi, massa bergerak menuju gedung DPRD Siantar untuk melanjutkan aksinya.

Pantauan wartawan massa yang memakai porsa di kepala, perlambang duka cita bagi warga Simalungun.

Lengkap dengan pakaian adat Simalungun, massa yang sebelumnya berkonsentrasi di Lapangan H Adam Malik Pematangsiantar berjalan kaki menuju Kantor Walikota Siantar. Beberapa menit setelah melakukan orasi di depan Kantor Walikota, massa berjalan kaki kembali menuju Kantor DPRD Siantar.

BACA BERITA TERKAIT



Dalam orasi mereka, massa menilai Walikota Siantar Hefriansyah mengabaikan budaya Simalungun, sebagai etnis yang merupakan pendiri Kota Siantar. Sudah menjadi budaya, sebelum pemerintahan dipimpin Hefriansyah, budaya Simalungun wajib digunakan dalam acara-acara resmi yang dilaksakan Pemko Siantar. Namun, kebiasaan itu berubah setelah Walikota dijabat Hefriansyah. Khusus untuk menyambut tamu di beberapa acara pemerintahan, biasanya dilakukan melalui Tor-tor Sombah. Namun belakangan justru digantikan dengan tarian daerah lain.

 Rado Damanik, salah satu orator mengatakan, Simalungun sejak awal hingga saat ini merupakan suku yang terbuka dan toleran. Saat Raja Siantar memimpin Kota Pematangsiantar dengan motto sapangambei manoktok hitei ini, sangat menjunjung nilai-nilai toleransi di tengah keberagaman suku dan agama.

"Ketika ada orang yang melanggar adat Simalungun harus diusir,”katanya.

Selain orasi di Balai Kota, massa berjalan ke kantor DPRD. Kedatangan mereka sempat tidak diijinkan masuk karena sejumlah Satpol PP dan polisi menutup gerbang masuk. Kondisi itu sempat memicu kekesalan massa. Namun tidak lama, pintu gerbang akhirnya dibuka. Tiba di depan pintu masuk kantor DPRD, massa lagi-lagi kesal dan sempat marah sehingga upaya untuk masuk secara paksa pun dilakukan. Situasi menunggu di depan kantor DPRD, dimanfaatkan beberapa orang pegiat budaya Simalungun melakukan ritual dengan memotong ayam.

Kondisi kantor DPRD yang lagi kosong membuat massa menunggu lama. Sambil berorasi dan menyanyi, massa menunggu anggota DPRD Siantar untuk menerima aspirasi mereka.

Akhirnya, Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Hotmaulina Malau datang dan menerima massa. Beberapa perwakilan pun masuk ke Kantor DPRD Siantar. Namun aspirasi tersebut, menurut Hotmaulina nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Siantar.

Jan Wiserdo Saragih membacakan tuntutan mereka sebelum diserahkan kepada Hotmaulina Malau, untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Siantar.

Dalam tuntutannya, Jan Wiserdo Saragih menilai Walikota sudah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis.
Dalam tuntutan mereka, suku Simalungun adalah pemilik tanah leluhur dan budaya Kota Pematangsiantar. Namun Pemko kerap melakukan penekanan, diskriminasi dan pelecehan kepada suku Simalungun. Bukti-buktinya antara lain, pertama, permohonan pembangunan tugu Sangnaualuh Damanik sudah hampir sepuluh tahun tidak terealisasi.

Kedua, minimalnya persentase suku Simalungun yang diberikan jabatan pada birokrasi Kota Pematangsiantar seperti kepala dinas, kepala bagian, kepala badan, camat, lurah sampai kepala SD dan SMP. Enam orang direksi PDAM Tirtauli, dan PD-PHJ tidak seorang pun melibatkan putra Simalungun, justru mendatangkan dari luar daerah.


Perayaan hari ulang tahun Kota Siantar, tanah leluhur etnis Simalungun, tidak diberikan kepada lembaga Simalungun. Saat kedatangan Presiden RI ke Pematangsiantar, acara oikumene, acara pembukaan MTQ yang ditampilkan pertama bukan adat dan budaya Simalungun. (mo/syaf)
Siantar-Simalungun 5808507099193332134
Beranda item

Cithika

Clicksor

SOLUSI ATASI ASAM LAMBUNG ANDA HUBUNGI 0812 6173 9320

SOLUSI ATASI ASAM LAMBUNG ANDA HUBUNGI 0812 6173 9320

ADSENSE

ADNOW

loading...

Follow by Email

Chitika

Total Tayangan Halaman