TASLAB NEWS, RANTAU- Ketua Panwaslu Labuhanbatu Makmur Munthe mengatakan, sebanyak 15 ribu jiwa di daerah ini belum melakukan perekaman e-KTP. Hal itu dikhawatirkan bisa menjadi masalah pada Pemilu di Kabupaten Labuhanbatu.
 |
| Proses perekaman e KTP |
Masalah ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018 di Aula Hotel Permata Land Rantauprapat, Kamis (18/1).
“Kenapa masalah ini harus diungkapkan? Karena salahsatu persyaratan menjadi pemilih adalah memiliki e-KTP. Sementara Labuhanbatu diperkirakan sebanyak 15 ribu jiwa belum melakukan perekaman. Ini bisa menjadi potensi masalah,” ujarnya.
Menurut Makmur, untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil Labuhanbatu yang telah sedia melakukan perekaman langsung ke rumah-rumah warga.
“Untuk itu, ayo pastikan keluarga kita sudah memiliki e-KTP agar dapat memilih. Kepada para tokoh agama maupun kepada partai politik juga dapat mensosialisasikan hal ini untuk mengantisipasi potensi masalah Pemilu di Labuhanbatu,” ungkapnya.
Makmur juga berharap kepada tokoh agama untuk tidak melaksanakan kegiatan politik di rumah-rumah ibadah. Apalagi, pelaksanaan Pilgubsu pada 27 Juni 2018 mendatang bertepatan dengan bulan suci Ramadan atau sekitar 2 minggu sebelum lebaran.
“Misalkan kegiatan safari ramadan yang didalamnya dilakukan sosialisasi salahsatu calon. Ini tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran undang-undang Pemilu,” sebutnya.
Kepada para tokoh agama, Makmur juga meminta agar tidak menggiring atau membuat opini yang membuat terpecahnya masyarakat Labuhanbatu.
Sementara Divisi Hukum, Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Sumut Hardi Munthe yang juga turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut mengatakan, persoalan warga yang belum memiliki e-KTP juga bisa menjadi potensi masalah Pemilu di Sumut.
Sebab masih ada sekitar 1,2 juta jiwa warga Sumut belum melakukan perekaman e-KTP.
“Basis yang boleh memilih yakni pemilih yang memiliki e-KTP dan surat keterangan (Suket) dari Disdukcapil. Maka yang 1,2 juta ini bisa menjadi potensi masalah,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Hardi Munthe juga memaparkan tentang larangan-larangan bagi ASN, TNI dan Polri agar bertindak netral dalam Pemilu.
Rapat koordinasi tersebut tampak dihadiri perwakilan FKUB Labuhanbatu, perwakilan partai politik, Ketua Panwascam se-Labuhanbatu dan insan pers. (syaf)
