BacaJuga
TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Dalam beberapa tahun terakhir ini, mengganti plat nomor polisi (nopol) kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terkesan sangat bebas dan terkesan dilegalkan.
 |
| Salah satu kenderaan dinas yang mengganti plat TNKB dari merah ke warna hitam. |
Padahal penggunaan kenderaan dinas tersebut dijalanan seharusnya mencerminkan sikap terdidik dari penggunannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pejabat publik.
Namun kenyataannya, pada umumnya seluruh kenderaan dinas khususnya roda empat saat berkeliaran di jalanan Kota Tanjungbalai bebas mengganti plat nopol dari merah menjadi plat hitam.
Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.
“Kalau petugas Polisi Lalu Lintas dari Polres Tanjungbalai tidak pilih bulu dalam menegakkan peraturan, banyaknya kendaraan dinas yang berganti plat nopol ini tidak akan terjadi,” ujar Koordinator Daerah Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai, Jaringan Sihotang, Kamis (28/3/2019).
“Akan tetapi, karena petugas Polisi Lalu Lintas tidak serius ditambah lagi dengan sikap tak terdidik yang dipertontonkan sipengguna kenderaan dinas, mengesankan adanya kesengajaan untuk melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya,” pungkasnya.
Menurut penggiat anti korupsi Kota Tanjungbalai ini, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seharusnya para pengguna kenderaan dinas baik roda dua maupun roda empat dapat menjadi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Soalnya, sangatlah tidak pantas jika aparatur pemerintah sendiri yang justru mencerminkan sikap tak sadar hukum.
Ditemui terpisah, hal senada juga diungkapkan Taufik Hidayat, juga aktivis penggiat anti korupsi Kota Tanjungbalai. Katanya, selain harus menjadi panutan kepada masyarakat, penggunaan Tanda Nomor Kenderaan Bermotor (TNKB) untuk kenderaan bermotor dinas pemerintah harus warna merah.
“Setiap TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) maka TNKB tersebut adalah tidak sah dan pengguna kendaraan dinas tersebut dapat dikenakan pidana kurungan atau denda. Karena mengubah plat nomor dari ketentuan yang ada, jelas melanggar Pasal 68 ayat 1 dan ayat 4 serta Pasal 280 dari UU No 22 tahun 2009, dengan ancaman pidana kurungan selama 2 bulan atau denda paling banyak senilai Rp500.000,” ujar Taufik Hidayat.
Untuk itu, kedua penggiat anti korupsi Kota Tanjungbalai ini mendesak Polisi Lalu Lintas Polres Tanjungbalai agar betul-betul serius menegakkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, tanpa pilih bulu. (ign/mom)
