TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai resmi memulai tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Hal ini ditandai dengan partisipasi dan kehadirannya dalam agenda Entry Meeting Pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V dipimpin Direktur Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah V BPK RI, Widhy Widayat dan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, bertempat di ruang Command Center, Dinas Kominfo Kota Tanjungbalai, Kamis (2/4/2026).
Entry meeting LKPD 2025 ini menjadi langkah awal dalam proses audit keuangan daerah. Hadir dalam kegiatan itu, Wali Kota Tanjungbalai diwakili Sekretaris Daerah Nurmalini, Ketua DPRD Tengku Eswin, Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Sekretaris DPRD Hamdani, Kepala Inspektorat Indra Halomoan Nasution, Kepala BPKPD Siti Fatimah serta pimpinan OPD terkait.
Entry meeting ini diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah wilayah V yang mencakup Pulau Jawa dan Sumatera. Agenda ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Usai mengikuti kegiatan, Sekretaris Daerah menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dibawah arahan Bapak Wali Kota Mahyaruddin Salim untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara terbuka.
Menurutnya, sikap proaktif dan kooperatif menjadi kunci agar proses audit berjalan lancar dan tepat waktu. Selaku Pemerintah daerah, kami tentunya juga berkomitmen menjaga komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa.
“Kami siap memberikan akses seluas-luasnya kepada tim BPK agar proses pemeriksaan berjalan maksimal dan menghasilkan laporan yang berkualitas. Komitmen ini merupakan bentuk keseriusan Pemko Tanjungbalai dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah”, pungkas Nurmalini.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Dirjen PKN V) BPK RI, Widhi Widayat mengatakan Entri Meeting ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemeriksaan semester 1 tahun 2026. Melalui kegiatan ini ia berharap menjadi sarana penyamaan persepsi serta penguatan komitmen kepala daerah terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel.
Widhi Widayat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota yang telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu pada akhir bulan Maret lalu.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah turut berpartisipasi dalam melakukan pemeriksaan harta negara,” ujarnya. (Ign/syaf)
