MEDAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara yang dihelat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/08/2026) pukul 14.00 WIB.
Rapat strategis ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, jajaran Forkopimda Sumatera Utara, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.
Dalam arahannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa penggenjotan PAD merupakan prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya mengoptimalkan seluruh sumber daya, memperluas objek pendapatan yang belum tergali, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat digitalisasi sistem guna menekan praktik korupsi.
Selain itu, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sinergi kemitraan, dan pemanfaatan dana CSR secara tepat juga menjadi sorotan penting, terlebih dengan adanya kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini langsung diterima oleh daerah.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik dan pencapaian target PAD harus menjadi fokus bersama. Gubernur meminta dukungan penuh dari seluruh kabupaten/kota di Sumut untuk mengoptimalkan potensi pajak kendaraan bermotor guna mendongkrak penerimaan daerah secara signifikan.
Pasca mengikuti kegiatan tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan sambutan hangat dan dukungan penuh atas terselenggaranya rakor ini. Menurutnya, forum ini menjadi wadah yang sangat baik untuk mempererat sinergitas pengelolaan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Pemerintah Kabupaten Asahan menyambut baik rakor ini. Kami berharap penyaluran DBH dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran agar program prioritas daerah tidak terhambat,” ujar Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data pajak antara provinsi dan kabupaten/kota guna menghindari tumpang tindih serta potensi kehilangan pendapatan daerah. Bupati menegaskan bahwa seluruh upaya penguatan PAD ini bermuara pada satu tujuan utama, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dikelola secara transparan dan akuntabel. (mom)
