BATUBARA, TASLABNEWS. COM-Rapat Panitia Khusus (Pansus) Plasma Perkebunan DPRD Kabupaten Batubara mendapat sorotan tajam. Pasalnya hdari 15 orang anggota pansus, hanya tiga yang hadir dalam rapat yang digelar di Aula Paripurna DPRD Batubara, Selasa (15/09/2026).
Sebanyak tiga yang menghadiri yakni Ketua Pansus Plasma Ismar Komri serta anggota Syaiful Bakri dan Suriadi.
Sementara selebihnya sebanyak 12 anggota lainnya tidak tampak terlihat sama sekali dalam rapat yang telah di agendakan tersebut.
Akibat Ketidakhadiran 12 Anggota Pansus lainya menuai Kekecewaan dari Dzuriat Kedatukan Lima Puluh Loly Satra,
“Loly Menilai Seharusnya Kehadiran seluruh anggota sangat di perlukan dalam pembahasan persoalan plasma perkebunan agar dapat berjalan serius dan mendapatkan hasil yang kongkret” Ujar loly.
Loly juga turut mempertanyakan keseriusan para anggota Pansus Plasma lainya, Menurutnya,pembentukan pansus ini telah disepakati bersama sebanyak enam fraksi di DPRD Batu Bara melalui mekanisme paripurna,tutur loly.
Bahkan loly juga menyoroti perbedaan kehadiran anggota DPRD ketika dalam melaksanakan kunjungan kerja ke daerah lain maupun ke Kementerian ATR/BPN.beberapa waktu yang lalu,
Anehnya, Ketika kunjungan kerja seluruh anggota pansus semua turut hadir. Namun,Ketika saat rapat pansus yang membahas persoalan plasma di daerah sendiri, justru banyak yang tidak hadir,ini kan sangat aneh,tegas Loly.
Kritikan turut di sampaikan oleh Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Batu Bara Darmansyah Sangat Meyayangkan Rapat Pansus hanya dihadiri Ketua dan dua anggota saja”Sebut Darman.
Menurut Darman,Pimpinan DPRD seyogyanya melakukan evaluasi terkait tingkat kehadiran anggota Pansus Plasma agar tugas yang telah di amanah kan melalui Paripurna dapat di jalankan secara Optimal dan Profesional.
Darman mengatakan IWO bersama Dzuriat Ke Datukan Limapuluh berencana menyampaikan surat kepada DPRD Batu Bara untuk meminta evaluasi terhadap kinerja dan kehadiran anggota Pansus Plasma. Ia menegaskan pembentukan pansus harus diikuti keseriusan dalam menjalankan agenda pembahasan, bukan hanya terlihat aktif saat kunjungan kerja atau studi tiru.
Dalam Kesempatan yang sama, kehadiran Pemerintah Daerah dalam agenda Pansus Plasma juga Turut menjadi sorotan. Yang lebih mengherankan Dinas Pertanian dan Perkebunan yang bersentuhan langsung dalam masalah ini terlihat lebih sering mengutus pejabat di bawah kepala dinas dalam rapat,dan bahkan Sekretaris Daerah dan Asisten I Pemerintah Kabupaten Batu Bara disebut beberapa kali tidak menghadiri undangan rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat pansus.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam pembahasan persoalan plasma perkebunan dapat berjalan efektif. Evaluasi terhadap kehadiran seluruh pihak dinilai penting untuk memastikan pansus dapat menjalankan tugasnya sesuai mandat yang telah ditetapkan. (Kas/syaf).
