KEUTAMAAN MELAKSANAKAN TARAWIH

Pada Hari Kesebelas : Allah SWT mencatat untuk kalian pahala seperti pahala empat kali orang yang haji dan umrah, setiap yang haji bersama seorang Nabi, dan setiap yang umrah bersama orang yang benar dan yang syahi

Adnow

loading...
Loading...

Diduga Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes, 3 Pejabat di Taput Disidang

TASLABNEWS, MEDAN- Tiga pejabat dijajaran Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, diseret ke pengadilan karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk Rumah Sakit Swadana Tarutung pada tahun 2012 lalu.

ilustrasi korupsi
ilustrasi korupsi


Ketiganya adalah Hotman Sihombing selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ‎Rudi Marningot Hasudungan Siregar selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Wilson JPS Ritonga selaku Sekretaris Panitia Pengadaan.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (23/4), ketiga terdakwa disebut telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada kegiatan pengadaan 11 item alat kedokteran, kesehatan dan keluarga berencana (KB) pada tahun Anggaran 2012, untuk Rumah Sakit Umum (RSU) Swadana Tarutung, Tapanuli Utara. Di mana dari proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp9 miliar itu, negara dirugikan senilai Rp1,257 miliar.

Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni melakukan perbuatan memperkaya diri maupun korporasi.

Modusnya, para terdakwa secara melawan hukum telah menyusun dokumen spesifikasi dan dokumen harga perkiraan sendiri dan tidak disusun berdasarkan keahlian dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terjadi pelebihan (mark up) harga. Proses pelelangan kegiatan juga tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan barang.

"Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp1,257 miliar sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Sumut," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agustini, di hadapan majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni Batubara.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa diancam ketentuan pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Usai membacakan dakwaan, majelis hakim menunda sidang dan dilanjutkan pada hari Senin pekan depan. Persidangan selanjutnya akan dilaksanakan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. (syaf/int)
TAPANULI 1154848124298516200
Beranda item