Pemerintah Rancang Pemotongan Gaji PNS, TNI/Polri untuk Cicilan KPR Tanpa DP

TASLABNEWS, JAKARTA-Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan memotong gaji
untuk cicilan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khusus Aparatur Sipil Negara
(ASN) dan anggota TNI/Polri. Program ini sedang dipersiapkan pemerintah dan skemanya
ditargetkan rampung dalam tahun ini.

“Metode cicilannya berbasis payroll, (dipotong) dari
gajinya,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di
kantornya, Rabu (17/4).

Bambang menuturkan, skema KPR khusus ini tidak perlu
menyertakan down payment (DP) dengan masa tenor yang jauh lebih panjang. Masa
tenornya bisa mencapai 30 tahun, setara dengan dua kali lipat dari tenor KPR
pada umumnya yang selama 15 tahun. Tenor KPR khusus bagi ASN dan anggota
TNI/Polri ini juga bisa melampaui masa pensiun mereka sehingga tidak terbatas
usia saat mengajukan kredit tersebut. Selain itu, KPR ini akan menerapkan
tingkat bunga yang relatif lebih rendah dari bunga KPR pada umumnya.

Para ASN serta anggota TNI/Polri dipersilakan untuk mencari
terlebih dahulu lokasi rumah yang ingin dibeli, baru mengajukan KPR khusus. Hal
tersebut berbeda dengan program KPR yang terikat dengan proyek properti,
sehingga lokasinya bisa di mana saja. Skema KPR khusus bagi ASN dan anggota
TNI/Polri ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk percepatan pemenuhan
perumahan.

 Presiden Joko Widodo
sebelumnya menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
menurunkan backlog perumahan sebesar 11,4 juta. Menurut Jokowi, masih ada
945.000 ASN, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri belum punya rumah
permanen. Sesudah rencana ini rampung, menurut Bambang, pihaknya akan segera
mensosialisasikan skema tersebut untuk kemudian ditawarkan bagi para ASN dan
anggota TNI/Polri yang membutuhkan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagai penyusun skemanya mengungkapkan KPR khusus ini
memungkinkan tidak ada down payment (DP).

“DP-nya nol dan tenornya lebih panjang dari KPR
biasanya,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di
kantornya, Rabu (17/4). Tenor yang lebih panjang dimaksud Bambang bisa dua kali
lipat dari KPR pada umumnya, yang sebelumnya 15 menjadi 30 tahun. Bahkan, tenor
KPR khusus bagi ASN dan anggota TNI/Polri ini bisa melampaui masa pensiun
mereka sehingga tidak terbatas usia saat mengajukan kredit tersebut.

Selain itu, KPR khusus ini akan menerapkan tingkat bunga
yang relatif lebih rendah dari bunga KPR pada umumnya. Cicilan KPR khusus ini
nantinya akan dipotong secara otomatis dari gaji atau payroll para ASN dan
anggota TNI/Polri tiap bulan.

“Skema ini untuk ASN, TNI, Polri, yang penghasilannya
sudah di atas kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mereka bisa
mengajukannya per individu, kalau belum punya rumah bisa melalui skema
ini,” tutur Bambang.

Para ASN serta anggota TNI/Polri dipersilakan untuk mencari
terlebih dahulu lokasi rumah yang ingin dibeli, baru mengajukan KPR khusus. Ini
berbeda dengan program KPR yang terikat dengan proyek properti, sehingga
lokasinya bisa di mana saja. Bambang menjanjikan skema KPR khusus ini bisa
dirampungkan paling lambat akhir tahun 2018. Pihaknya akan segera melakukan
sosialisasi setelah skemanya sudah fix. (syaf/int)