Perekrutan ASN 2018 Amburadul

Sesuai jadwal seleksi CPNS 2018, SKD seharusnya berlangsung pada 26 Oktober hingga 17 November. Namun, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan bahwa ujian SKD masih berjalan. 

BACA BERITA TERKAIT:

Ujian CPNS Hari Pertama Ditunda Karena Server Panselnas Tak Dapat Diakses

28 Peserta Tidak Mengikuti Seleksi Ujian CPNS di Labuhanbatu, Dinyatakan Gugur

Wabup Asahan Tinjau Penundaan Hari Pertama Ujian CPNS Tahun 2018

“Masih ada jadwal SKD sampai 21 November,” ucap Ridwan kemarin.

Dia mengatakan tidak memiliki data resmi instansi mana saja yang sampai kemarin belum menjalankan SKD. Dia hanya ingat beberapa instansi yang masih melaksanakan SKD. Salah satunya Pemerintah Kota Tual, Maluku.

Ridwan menjelaskan, sampai saat ini belum ada instansi mana pun yang mengumumkan kelulusan SKD dan melaju ke fase seleksi kompetensi bidang (SKB). Kalaupun ada peserta yang berhasil melampaui nilai SKD, yang bersangkutan tidak berarti otomatis lulus seleksi CPNS.

Sebab, menurut dia, dalam seleksi CPNS, pemerintah tetap memberlakukan SKB untuk bidang masing-masing. Nanti nilai SKD dan SKB diakumulasikan. Bobot nilai SKD 40 persen dan SKB 60 persen.

“Tahap SKB wajib ada. Namun, jadwalnya tengah disusun,” terang dia.

Molornya pelaksanaan SKD otomatis mengubah rangkaian di belakangnya. Semula, SKB dijadwalkan dilaksanakan pada 22-28 November. Karena pelaksanaan SKD baru selesai pada 21 November, otomatis jadwal SKB mundur beberapa hari.

Ridwan menambahkan, ada sejumlah penyebab molornya SKD. Misalnya, sejumlah instansi membutuhkan waktu lama untuk mengumumkan kelulusan seleksi administrasi. 

Salah satunya terkait dengan passing grade atau ambang batas SKD yang semestinya diturunkan dengan standar kumulatif, tidak berbasis subkomponen. Saran tersebut sudah disampaikan kepada Kemen PAN-RB. 

“Dan ini insya Allah diakomodasi dalam kebijakan Men PAN-RB,” katanya kemarin.

Terkait passing grade, pemerintah daerah masih akan menunggu secara resmi kebijakan sistem rangking sebagai alternatif kriteria kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018. 

“Sampai kini kami belum dapat info resmi kebijakannya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan, English Nainggolan, Minggu (18/11).

Menurutnya seluruh kebijakan tersebut termasuk dalam implementasinya nanti, adalah domain dan wewenang dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CASN 2018.

“Yang merumuskan kebijakan di Panselnas. Panselnas pasti sudah punya data seluruh Indonesia. Pihaknya hanya akan mengikuti kebijakan tersebut. Untuk itu kami juga masih menunggu seperti apa bentuk regulasi resminya,” ujarnya.

Senada, Kepala BKD Setdaprovsu, Kaiman Turnip menyebutkan, kebijakan tersebut belum bisa diterapkan kalau tidak ada regulasi resmi yang sudah dilampirkan menjadi perundang-undangan negara. 

“Belum bisa harus ada regulasinya sebagai dasar,” katanya.

Pihaknya juga mengaku baru mengetahui kabar itu dari pemberitaan di media massa. Artinya belum ada secara resmi disampaikan oleh pemerintah pusat atas kebijakan baru dimaksud. 

“Kita tunggulah dulu, saya sudah sampaikan sebelumnya kalau tidak mau mengomentari lebih jauh sebelum menerima kebijakan ini secara resmi,” katanya.

Ditanya tentang kabar kebijakan opsi rangking tersebut, peserta ujian SKD yang gagal sebelumnya menyambut gembira. 

Menurut Andri Kurniawan, dirinya berharap implementasi opsi rangking nantinya akan membawa ia bisa mengikuti tahapan CASN selanjutnya. 

“Alhamdulillah kalau akhirnya memakai sistem rangking. Semoga saja saya bisa lulus dan mengikuti SKB (Seleksi Kompetensi Bidang),” katanya.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, alternatif solusi dengan sistem rangking diterapkan, karena dikhawatirkan banyak formasi yang kosong akibat banyaknya peserta seleksi yang tidak lolos passing grade. Terutama posisi guru dan tenaga kesehatan yang banyak dibutuhkan.

Sementara, pihaknya tidak mau menurunkan passing grade, karena dikhawatirkan akan merekrut Apartur Sipil Negara (ASN) yang tidak berkualitas. 

“Sekarang kalau di daerah bagaimana solusinya? Kita lihat kalau ini dibiarkan kosong bagaimana, kalau diisi bagaimana. Formasi ini itu sebagian terbesar adalah guru dan tenaga kesehatan. Kalau guru dan tenaga kesehatan kosong, ini siapa yang akan mengajarkan anak-anak. Kan lebih baik ada gurunya dari pada tidak sama sekali. Jadi itu perlu,” katanya saat meninjau pelaksanaan seleksi CPNS di Kota Malang, Jumat (16/11). (Syaf/smc/int)