Pengakuan Oknum PNS Pemkab Asahan: Saya Pasrah jika Ditetapkan jadi Tersangka Oleh KPK

TASLABNEWS, ASAHAN– Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial HMR mantan PPK pada pembangunan gedung rawat napa VIP berlantai III pada RSUD HAMS Kisaran, Senin (19/11/2018) mengaku pasrah jika dirinya nantinya ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik KPK.

Tim penyidik memeriksa mantan kepala dinas Keuangan Pemkab Asahan berinisial NS beserta tiga orang aparatur sipil negara (ASN), Senin (19/11/2018) di Polres Asahan.

Katanya Tim Penyidik KPK Turun ke Asahan, 2 Mantan Direktur RSU HAMS Kisaran Diperiksa

Kasat Reskrim Akui KPK Periksa Pejabat di Asahan hingga 21 November 

Dana anggaran tersebut bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tahun anggaran 2013.

Selain NS, yang diperiksa tim penyidik anti rasuah tersebut juga turut diperiksa IW mantan PPTK pada pembangunan gedung Rawat Inap VIP berlantai III pada RSUD HAMS Kisaran.

IW saat ini masih berdinas di dinas PUPR Kabupaten Asahan.

Pemeriksaan terhadap empat orang oknum ASN Pemkab Asahan tersebut dilakukan sejak pagi hari hingga sore hari, namun tidak satupun yang dapat memberikan keterangan seusainya diperiksa tim penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi.

Sebelumnya pada Sabtu (17/11/2018) dua mantan direktur RSUD HAMS Kisaran masing masing dr H dan dr NA juga telah diperiksa.

Informasi lain dihimpun, pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan bocornya sumber dana yang digunakan oleh Pemkab Asahan untuk membangun gedung berlantai tiga yang posisinya persis di pinggiran sungai Silau Kisaran. Dana itu berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan pada anggaran Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Tahun 2014 atau persisnya menjelang Pilkada Sumut.

“Terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun – tahun sebelumnya, di tahun 2014 Kabupaten Asahan mendapat alokasi dana kurang lebih Rp.425 milyar,” jelas sumber di lapangan.

Masih kata sumber, pembangunan ruangan VIP yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya itu menelan anggaran sekitar Rp26 miliar, namun kondisi bangunannya saat ini sudah banyak yang mengalami kerusakan.

Sementara pantauan di lapangan, sejak hari Sabtu (17/11) sejumlah mantan pejabat direktur RSUD HAMS Kisaran tampak menjalani pemeriksaan di salah satu ruangan di Mapolres Asahan yang dipinjam oleh penyidik KPK.

Hari itu tampak dr HW dan dr MA, memasuki ruangan di barisan ruangan yang diapit ruangan identifikasi dan ruangan Kabag Perencanaan. Keduanya tidak memberikan keterangan setelah menjalani pemeriksaan.

dr MA mantan direktur RSUD HAMS usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Sementara pada hari Senin (19/11) bertepatan dengan acara pelepasan mantan Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi, tampak dua pejabat Asahan kembali menjalani pemeriksaan, NS mantan Kepala DPKA yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli di Sekretariat Daerah dan RJ Nasution mantan pejabat di dinas PUPR yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi di dinas Perkim.

NS yang mengenakan baju kemeja corak kotak – kotak setelah keluar dari ruangan tampak membisu dan enggan menjawab pertanyaan dari sejumlah awak media yang sudah menanti di luar ruangan dan RJ Nasution sebelum menjalani pemeriksaan enggan berterus terang saat dikonfirmasi maksud kedatangannya di Mapolres Asahan.

“Ngapain Abang di sini,” tanya wartawan, RJ Nasution dengan nada pelan menjawab, “nggak ada, cuma nunggu kawan,” ucapnya sambil berlalu dengan menjinjjng tas ransel yang diduga berisikan berkas – berkas.

Terpisah, tiga penyidik KPK yang terdiri satu orang perempuan dan dua orang laki – laki sebelum memasuki ruangan sempat dikonfirmasi namun enggan menjawab pertanyaan dan hanya melemparkan senyum kepada awak media.

“Pak, apakah hari ini masih ada pemeriksaan lanjutan,” tanya awak media. Laki – laki berbadan tegap itu hanya membuka penutup mulut sambil melemparkan senyum sambil menggeret tas besarnya.(Syaf/mjc/int)