TASLABNEWS, ASAHAN-Masih ingat kasus pembangunan aula kantor Kejaksaan senilai Rp1,7 miliar tahun anggaran 2017. Ternyata pembangunannya diduga ada penyimpangan dan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI cabang Provinsi Sumatera Utara.
 |
| Adi Chandra Pranata dan salinan buku audit BPK atas pembangunan aula Kejari Kisaran. |
Itu dikatakan Sekretaris GM Pekat IB Asahan Adi Chandra Pranata pada taslabnews, Kamis (28/6/2019.
BacaJuga
Chandra mengatakan, sesuai buku hasil temuan BPK Tanggal 25 Mei 2018 nomor 36.C/LHP/XVIII.MDN/04/2018 disebutkan jangka waktu penyelesaian pekerjan mulai tanggal 6 Oktober 2017 sampai 19 Desember 2017.
BACA BERITA TERKAIT:
Sejak Kejari Terima Pembangunan Aula Rp1,7 M, Penanganan Kasus Korupsi di Asahan Melempem
Mau Korupsi, Datang Saja ke Asahan, Dijamin Tak Diproses Hukum
Chandra menambahkan pemberian bantuan untuk pembangunan aula di Kejari Kisaran telah mencederai hati warga Asahan. Apa lagi ternyata pembangunan tersebut jadi temuan BPK.
”Pantas saja Kejari Kisaran terkesan melempem dalam menangani kasus dugaan korupsi di Asahan. Pasalnya selain telah menerima dana yang cukup besar dari Pemkab Asahan, ternyata pembangunan aula di kejari juga bermasalah dan jadi temuan BPK,” ucap Chandra.
Masih dari Chandra, ia merasa heran kenapa pihak kejaksaan tidak tahu tentang temuan BPK tersebut.
BERITA LAINNYA:
Atlet Karate dan Tim Sepakbola Asahan Raih Emas di Porprovsu 2019
Korban Bus Travel yang Hilang di Sungai Batang Natal Madina Ditemukan, Ternyata Warga Pantai Cermin
“Aneh aja bang, masak kejari gak tahu ada temuan BPK. Apa karena yang dibangun itu aula kantor mereka (Kejari Kisaran). Jadi terkesan picing mata,” ucapnya.
Sebelumnya pada pemberitaan beberapa waktu lalu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kisaran dinilai melempem dalam menangani kasus dugaan korupsi di Asahan.
Hal ini diduga kuat karena adanya bantuan dari Pemkab Asahan untuk pembangunan aula di kantor Kejari Kisaran Rp1,7 miliar.
Itu dikatakan Heri (38) salah seorang warga Asahan kepada taslabnews, Senin (5/10/2018).
Menurut Heri, jika kondisi penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di Asahan tidak ditangani dengan serius, maka kepercayaan warga Asahan kepada kejari akan hilang.
 |
| Buku sampul temuan BPK dan plank proyek pembangunan aula kantor Kejari Kisaran. |
“Jangan karena sudah dibangunkan aula Rp1,7 miliar plus rumah dinas kajari direnovasi, lalu pihak kejari takut menangani kasus korupsi di Asahan,” ucapnya.
Heri menambahkan, sudah sewajarnya jika kejari serius menangani sejumlah kasus dugaan korupsi di Asahan. (Syaf)
