TASLABNEWS, ASAHAN-Maraknya aksi razia gabungan yang digelar Satlantas dan Satpol PP Pemko Tanjungbalai dalam beberapa hari terakhir diprotes warga.
Pasalnya, razia gabungan dianggap hanya berani sama warga yang kendaraannya tak memiliki STNK. Sementara ratusan sepedamotor dinas milik dan puluhan mobil dinas milik Pemko Tanjungbalai yang belum bayar pajak dan tak ada STNK serta tak memiliki BPKB tak berani di tilang.
Menurut Sekjen DPP Bara Api Afifuddin, Minggu (25/11/2023), banyaknya kendaraan dinas milik Pemko yang tak bayar pajak, tak memiliki STNK dan BPKB itu tertuang dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 53.A/LHP/XVIII.MDN/05/2022, tanggal 17 Mei 2022.
“Lihat aja bang di temuan BPK, di situ disebut ada mobil dinas atas nama Walikota Tanjungbalai, juga di Sekwan dan Setda juga di sejumlah OPD. Belum lagi ratusan sepeda motor. Jadi wajar aja masyarakat bertanya-tanya kenapa hanya kendaraan warga saja yang dirazia, tapi kendaraan dinas milik Pemko tidak. Nah masalah anggaran untuk bayar pajak kemana anggaran untuk membayar pajak kendaraan dinas itu,” ucapnya.
Afifuddin meminta kepada Satpol PP sebagai penegak Perda harus berani menindak pejabat dan ASN yang membawa kendaraan dinas tanpa STNK dan yang tak membayar pajak, bukan hanya berani sama rakyat sipil.
Ia juga meminta kepada Satlantas Polres Tanjungbalai harus berani menindak tegas ASN dan pejabat yang membawa kendaraan dinas tanpa STNK dan yang tak bayar pajak.
Afifuddin menambahkan, jika melihat kondisi ini, ada dugaan permainan dalam pengelolaan anggaran untuk membayar pajak kendaraan di setia bagian aset di OPD juga di Sekwan dan Setdako Tanjungbalai.
“Nggak mungkin gak ada anggaran untuk bayar pajak kendaraan dinas itu. Nah pertanyaannya kemana anggarannya dialokasikan jika pun dialihkan untuk kegiatan lain, harusnya jelas pengelolaan nya,” ucapnya
Ia meminta kepada aparat penegak hukum baik dari kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut hasil temuan BPK terkait tidak dibayarnya pajak kendaraan dinas milik Pemko Tanjungbalai.
Sebelumnya, Kadis Kominfo Tanjungbalai Andri Nukha mengaku belum mengetahui mengenai hasil temuan BPK tersebut.
“Waalaikumsalam
Maaf pak, saya belum tau perihal ini, nnt sy cross chek dulu, terimakasih atas infonya pak..,” ucapnya menjawab konfirmasi wartawan via WhatsApp. (syaf)
