TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Utara lakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait dengan pemberdayaan kekayaan intelektual.
Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dan Kepala Kanwil Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua Silalahi dalam kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD) tentang pemberdayaan kekayaan intelektual melalui pengelolaan royalti untuk mendorong komersialisasi karya cipta daerah sebagai aset berdampak.
BacaJuga
Kegiatan dilaksanakan Kanwil Kemenkum Sumatera Utara di aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai pada hari Rabu (22/7).
Usai penandatanganan MoU, Wali Kota Mahyaruddin Salim mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Kanwil Kemenkum Sumut yang telah menyelenggarakan kegiatan FGD tentang pemberdayaan kekayaan intelektual di Kota Tanjungbalai. Ia juga menyampaikan, bahwa saat ini Pemko Tanjungbalai telah mengajukan ke Kanwil Kemenkum Sumut terkait dengan legalitas dan hak cipta atas gambar ‘Kerang’ yang telah lama menjadi logo dari Kota Tanjungbalai yang selalu disebut dengan nama lain yakni “Kota Kerang”.
Wali Kota menjelaskan, bahwa logo kerang dimaksud sudah lama dipakai dan disematkan sebagai ikon dari Kota Tanjungbalai, salah satu daerah yang terletak dipesisir timur Sumatera Utara. Katanya, Kota Tanjungbalai si Kota Kerang sudah melekat kuat di masyarakat luas tidak hanya di Sumatera Utara namun di Indonesia dan berharap, ikon Kerang bisa segera mendapat pengakuan secara hukum dan hak cipta dari Kemenkum RI.
“Semoga nantinya apa yang menjadi usulan kami itu mendapatkan pengakuan secara resmi (legalitas hukum) terkait dengan hak cipta penggunaan logo Kerang dari Pemerintah Pusat, sehingga tidak ada lagi daerah lain yang mengklaim penggunaannya. Oleh sebab itu, saya tentunya sangat mendukung adanya kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD) tentang pemberdayaan kekayaan intelektual ini, sebagai upaya dari Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara untuk menjadi jembatan dalam membangun pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak cipta, sehingga mampu meminimalisasi potensi sengketa maupun pelanggaran hukum di bidang kekayaan intelektual”, tegas Mahyaruddin Salim.
Ia juga berharap, semoga para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai karya dibidangnya masing-masing sehingga tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang perlindungan hak cipta dan pengelolaan royalti, namun juga mendapatkan solusi dari setiap tantangan yang akan berkembang nantinya melalui layanan hukum dari Kemenkum Sumut.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sumut, Ignasius Mangantar Tua Silalahi dalam sambutannya mengatakan, bahwa hak royalti adalah merupakan bagian dari hak ekonomi yang lahir dari hak cipta. Menurutnya, hak cipta melekat pada dua unsur utama, yakni hak moral yang bersifat abadi dan hak ekonomi yang memberikan manfaat finansial kepada pencipta melalui mekanisme royalti.
“Oleh karena itu, setiap pemanfaatan karya secara komersial harus tetap menghormati dan memenuhi hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Kegiatan FGD ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem hukum dan kekayaan intelektual sebagai salah satu pilar pembangunan daerah yang berdaya saing memberikan manfaat bagi kemajuan Kota Tanjungbalai”, ujar Ignasius Mangantar Tua Silalahi menjelaskan.
Ignasius Mangantar Tua Silalahi juga menegaskan, bahwa digelarnya kegiatan FGD pada hari itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, serta insan kreatif mengenai pentingnya pengelolaan royalti hak cipta sebagai bagian dari perlindungan hak ekonomi pencipta sekaligus mendukung terciptanya ekosistem industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan. Kegiatan FGD tersebut juga di isi dengan penyampaian materi oleh nara sumber dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Krissantyo dan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), M Bigi Ramadhan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, Kepala Kanwil Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua Silalahi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Sumut Kortini JM Sihotang, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten Administrasi dan Umum Hamdani, pimpinan OPD terkait, Direktur Politeknik Tanjungbalai Muhammad Fajrin Pane, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Asril Umar, para pelaku seni, pelaku UMKM, Radio, musisi, pencipta lagu, dan pemangku kepentingan lainnya. (Ign/syaf)
