Chitika

AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215

Adsense

Loading...

Panwaslu Asahan Jangan Tidur, Cek Kebenaran Kades yang Hadiri Pertemuan Djos di Simpang Empat Asahan



TASLABNEWS, ASAHAN- Pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diminta proaktif dalam kasus adanya pertemuan yang digelar Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Asahan dengan para Kepala Desa dan calon Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di Kecamatan Simpang Empat, Asahan.


Dari Kiri ke Kanan: Ketua Gowa Sastriawan Guntur Zass, Pengacara Saiful Puad Tarigan, Ketua GM Pekat IB Asahan Kahirul Anhar Harahap
Dari Kiri ke Kanan: Ketua Gowa Sastriawan Guntur Zass, Pengacara Saiful Puad Tarigan, Ketua GM Pekat IB Asahan Kahirul Anhar Harahap

Itu dikatakan Ketua Umum GM Pekat IB Asahan Khairul Anhar Harahap dan Ketua Gowa Sumut Sastriawan Guntur Zass kepada taslabnews.com, Kamis (7/6). Menurut Guntur, secara regulasi perundang-undangan kepala desa harus netral.

Jadi.kalau.ada kades yang bertindak melakukan kampanye dan atau mempengaruhi orang untuk memilih dan memenangkan salah satu paslon gubernur maka kades sudah melanggar undang undang pemilu.

Seharusnya panwas segera memproses dan menyerahkan kepihak kepolisian untuk dilakukan proses pemidanaan.

Para kades yang hadir dalam pertemuan dengan salah satu calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 yakni pasangan Djarot-Sihar (Djoss) bisa dipidana 1 tahun kurungan penjara atau denda Rp12 juta.

Senada dikatakan Khairul Anhar Harahap. Menurut Khairul jika benar kades ikut hadir dalam pertemuan tersebut sudah sewajarnya jika pihak panwas menanganinya dan menyerahkan kasus ini ke polisi jika benar ada pelanggara.

“Wajib itu panwasnya menangani kasus ini. Jangan diam aja lah panwasnya. Kasus ini harus ditangani secara serius,” kata Khariul.


BACA BERITA TERKAIT


Khairul menambahkan, dalam undang undang pemilu jelas kades dilarang untuk ikut berkecimpung dalam politik praktis.


Terpisah, Syaiful Puad Tarigan SH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aura Keadilan/Kantor Hukum Syaipul Fuad Tarigan & Rekan mengatakan, merujuk pada UU 7/2017, tindakan seorang kepala desa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) dalam masa kampanye termasuk kategori tindak pidana Pemilu,sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 490 UU 7/2017, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu  menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (perma 1/2018)adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam UU 7/2017.

Jika masyarakat menemukan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kepala desa, maka masyarakat dapat melaporkan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan.

Kemudian nanti temuan itu akan diteruskan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam, sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Baru kemudian nanti Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Dalam UU no 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 71 sangat tegas melarang keterlibatan kepala desa dalam kampanye.

"Kepala desa juga dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Gubsu di masa kampanye ini," tambah Ipul. (syaf)
HEADLINE 3229536319553177594
Beranda item