TASLABNEWS.com. Diberdayakan oleh Blogger.
AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215

BidVertiser

Loading...

Kades dan Lurah di Siantar, Simalungun dan Humbahas akan Diperiksa Kejatisu

TASLABNEWS, SIANTAR-Sejumlah kepada desa/lurah di Humbahas, Simalungun dan Kota Pematangsiantar yang menunggak pembayaran dana beras miskin (raskin) akan diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Penyaluran raskin.
Penyaluran raskin.
Rencana penyidik Kejati Sumut ini telah disampaikan kepada Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Pematangsiantar, Erlina Wita Rambe.

BACA BERITA MENARIK LAINNYA:




Langkah terakhir pihak penyidik kejaksaan itu, dilakukan karena sebelumnya pihak Kejatisu sudah memberi waktu kepada seluruh penunggak untuk melunasinya sampai batas waktu tanggal 29 Oktober 2018 lalu.

Tapi kenyataanya hingga sekarang hanya sebagian yang melunasinya. Maka pihak Kejatisu akan menyelesaikannya secara hukum.

“Kalau sampai panggilan kedua belum juga dilunasi, akan dijemput oleh Kejati Sumut, saya dengar akan dikenakan pasal penggelapan,” kata Erlina Wita Rambe, Sabtu malam (17/11/2018).

Erlina Wita Rambe menambahkan, bulan lalu ada sekitar Rp600 juta lebih dana raskin belum dilunasi para Kepala Desa/Pangulu dan Lurah yang ada di lima kabupaten/kota ke pihak Bulog Sub Divre Pematangsiantar. Kasusnya kini ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Untuk wilayah kerjanya, kata Erlina, tercatat lima daerah kabupaten/kota yang masih menunggak, kecuali Tapanuli Utara (Taput).

Total tunggakan mencapai Rp600 juta lebih, terdiri dari tunggakan anggaran tahun 2016 dan 2017. Bahkan tunggakan tahun 2009 masih ada sekitar puluhan juta.

Daerah yang masih menunggak pembayaran raskin itu, antara lain Kota Pematangsiantar, Humbahas, dan Simalungun.

Kata Kepala Bulog itu, Simalungun termasuk penunggak terbesar, mencapai ratusan juta rupiah. Namun dia menolak memberikan rincian tunggakan masing-masing daerah.

Para penunggak itu, sebutnya lagi, adalah para Lurah dan Pangulu (kepala desa) di masing-masing daerah.

Hanya saja, pihak Kejatisu ketika itu masih memberi waktu agar melunasi sampai batas waktu tanggal 29 Oktober 2018 ini, kalau tidak juga dilunasi, maka tak ada lagi kata komropomi dan penyelesainnya akan ditindaklanjuti secara hukum.

Dia juga mengherankan, kenapa Raskin bisa sampai menunggak, padahal masyarakat Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin, justru membayar lunas/kontan saat menebus Raskin dari Lurah maupun Pangulu (kepala desa). (Syaf/btc/int)
Siantar-Simalungun 3313380806868494595

Posting Komentar

Beranda item

Translate

ADSENSE

Alexa Rank

Clicksor

SOLUSI ATASI ASAM LAMBUNG ANDA HUBUNGI 0812 6173 9320

SOLUSI ATASI ASAM LAMBUNG ANDA HUBUNGI 0812 6173 9320

ADNOW

loading...

Cithika

Chitika

Total Tayangan Halaman