Alamak, Anak Bupati Labuhanbatu Diduga Terlibat Mark Up Tower Wifi

Pangonal: Anakku Nggak Ikut-ikutan  

RANTAU- Anak Bupati Labuhanbatu Pangonal disebut-sebut
terlibat dugaan mark up proyek tower wifi/website di 75 Desa se Kabupaten
Labuhanbatu.

 

Bupati Labuhanbatu Pangonal

“Proyek tower wifi itu mainan anak bupati. Kalau tidak
percaya bisa di cek,” kata salah seorang sumber terpercaya yang tidak ingin
disebutkan namanya.

Anak bupati melalui Kepala Pemdes disebut-sebut telah
mengatur agar seluruh Kepala Desa di Labuhanbatu bersedia menerima CV ZK
sebagai operator proyek Tower Wifi/Website di 75 Desa.

Menurut sumber ini, proyek tersebut telah disetting
sebelumnya agar perusahaan tersebut juga menjadi operator jaringan internet
dengan memungut biaya operator sebesar Rp 500 ribu per desa.

Adapun sumber dana proyek pengadaan tower wifi di 75 desa se
Kabupaten Labuhanabatu tersebut berasal dari alokasi dana desa (ADD).

“Jadi harga sebenarnya tower ditambah website hanya senilai
Rp 15 juta. Namun mereka titip harga Rp 20 juta, makanya setiap Desa membengkak
harganya anatara Rp 37.9 juta sampai Rp 47 juta,” beber si sumber lagi.

Sementara, Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap ketika
dikonfirmasi wartawan melalui whatsapp membantah jika anaknya terlibat
dalam dugaan korupsi proyek tower wifi/website tersebut.

“Anakku ngak ikut ikutan masalah tower,” kata Pangonal.

Dijelaskanya bahwa jika nama anaknya diseret-seret dalam
kasus tersebut.

“Mengatas namakan aja itu. Sering seperti itu adek, intinya
anak abang nggak pernah ikut-ikutan dalam peroyek  Pemda karena mereka memegang usaha abang,
baik RAM maupun pengangkutan dan alat berat,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah Kepala Desa di Labuhanbatu
mengaku dipaksa oleh Badan Pemberdaya Masyarakat Desa untuk membangun tower wifi
yang perusahaan kontraktornya telah ditentukan mereka. Ironisnya disebut-sebut
bahwa proyek tersebut merupakan arahan orang dekat Bupati Labuhanbatu.

Seperti pengakuan sejumlah Kepala Desa di Labuhanbatu
menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak mengetahui perihal proyek tersebut,
namun pihak Pemdes mengarahkan agar dibuat anggaran senilai Rp 40 juta sampai
Rp 50 juta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

“Kami apalah pak. Ini gaweian orang itu (Pemdes). Kami cuma
menjalankan,” kata salah seorang Kepala Desa yang memohon namanya tidak
ditulis.

Kades lain menjelaskan bahwa proyek tersebut dikerjakan kontraktor
yang berdomisili di Medan,
namun siapa namanya para Kepala Desa kurang mengetahuinya. Mereka mengaku
dikenalkan oleh pihak Pemdes.

Ironisnya lagi, kata Kades ini pihak kontraktor tidak pernah
memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Padahal RAB dibutuhkan untuk dijadikan
acuan dalam menyusun anggaran proyek yang dicantumkan di dalam APBDes. Terlebih
dana anggaran proyek tersebut diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD).

“Sampai saat ini kami hanya diperlihatkan foto copy RAB.
Namun tidak ada pertinggal sama kami,” tutur kades tersebut.

Beber mereka bahwa seluruh Desa di Labuhanbatu yang
berjumlah 75 Desa diwajibkan dipasangi tower Wifi yang nilai harganya
bervariasi tergantung jauh dekatnya Desa tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Labuhanbatu Zaid Harahap melalui seluler mengatakan, pihaknya tidak pernah
melakukan pemaksaan terhadap para Kepala Desa untuk membangun tower Wifi
tersebut.

“Semua terpulang kepada mereka (Kepala desa) mau dilaksanakan
atau tidaknya. Karena saat ini jaringan internet sangat diperlukan di desa-desa
mengingat kini zaman teknologi informasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan untuk pemasangan tower tersebut merupakan
mutlak keputusan Kepala Desa. “Kalau mereka tidak mau, mereka bisa saja
menolak,” timpal Zaid.

Selain itu dia juga mengklarifikasi adanya informasi jika
penggerak proyek tersebut merupakan orang dekat bupati.

“Kalau masalah orang dekat bupati dari mana pulak orang itu
tau. Kok tau-tauan orang itu,” imbuhnya lagi.

Sementara ketika disinggung terkait tidak adanya RAB proyek
yang dimiliki Kepala Desa, Zaid mengaku dirinya malah bingung dengan pengakuan
Kepala Desa tersebut. Sebab, seyogyanya kata dia bahwa dalam perencanaan proyek
pihak desa yang membuat RAB nya. “Seharusnya kan ada sama mereka RAB nya karena mereka
yang punya pekerjaan,” katanya. (syaf/ma/int)