Serapan Anggaran APBD Asahan Baru Rp312 Miliar

TASLABNEWS, ASAHAN- Penyerapan anggaran yang bersumber dari dana Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan masih sebesar Rp 312 miliar atau 19,55 persen  dari Rp 1,5 triliun dana APBD Tahun Anggaran 2018 hingga bulan April atau catur wulan pertama.

Penyerapan anggaran APBD.

Rendahnya serapan anggaran tersebut dikarenakan masih adanya organisasi perangkat daerah (OPD) yang sama sekali belum merealisasikan anggaran, padahal saat ini sudah hampir memasuki semester ke dua.

“Untuk belanja modal, ada 7 OPD yang serapan anggarannya masih nol persen,” kata Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan, Lusi, kepada wartawan, Kamis (22/5).

Adapun ketujuh OPD yang serapan anggarannya masih  nol persen, yaitu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD AMS, Akademi Keperawatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, dan Dinas Pengendalian penduduk, keluarga berencaana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Lussi menyebutkan, untuk belanja tidak langsung telah terserap sebesar Rp 249 miliar atau 23,28 persen dari Rp. 1 triliun yang telah dianggarkan.  atau  lebih dari anggaran Rp 1 triliun lebih. Sedangkan belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 9,4 miliar atau 17,58 persen.

Kendati demikian, menurut Lusi, penyerapan anggaran diprediksi bakal meningkat, seiring dengan mulai dibukanya proses tender terhadap sejumlah kegiatan pembangunan.

Terpisah, ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Asahan Deny Syafrizal mengatakan  kecilnya serapan APBD Asahan menunjukkan adanya program yang sudah dibiayai namun tidak dilakukan pemerintah.

"Data pembangunan yang terhimpun tidak terlaksanakan sehingga implementasinya sangat kecil maka berdampak pada penyerapan rendah," sebutnya.

Kondisi itulah yang sangat merugikan masyarakat. Sebab anggaran pembangunan yang menyentuh masyarakat tidak dilaksanakan padahal sudah ada biayanya. Itu dampak dari kecilnya serapan APBD.

"Seharusnya masyarakat menikmati pembagunan, namun tidak terimplementasikan dengan baik. Lagi-lagi masyarakat juga yang dirugikan. Atas kondisi itu, maka dewan berhak untuk mempertanyakan mengapa serapannya rendah," paparnya. (nus/syaf)