Anggota DPRD Asahan yakin 7 Puskesmas, 13 Pustu dan 14 Poskesdes Diyakini Tak Pernah Bayar PBB

TASLABNEWS, ASAHAN-Anggota DPRD Asahan yakin bahwa 7 puskesmas, 13 oustu dan 14 poskesdes di Asahan yang tak punya bukti kepemilikan tanah nggak pernah bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Itu dikatakan Parlindungan Panjaitan anggota DPRD Asahan dari partai Golkar kepada taslabnews, Selasa (21/10).

BacaJuga

Simpan Sabu, Warga Bandar Pulau Asahan Diringkus

8 Agustus 2020

Aneh 155 Kendaraan Milik Pemkab Asahan Tak Punya STNK, Tapi Bebas Berkeliaran di Jalan Raya

8 Agustus 2020

Tabrakan dengan Sopir Truk asal Asahan, Pengendara Sepedamotor di Tebing Tinggi Tewas

8 Agustus 2020

Usut Aliran Hibah Rp1,5 untuk Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Asahan

8 Agustus 2020

Alasannya, syarat untuk membayar PBB adalah surat bukti kepemilikan tanah. Tanpa adanya itu maka tidak bisa dilakukan pembayaran PBB.

“Bagaimana mau bayar PBB jika nggak ada bukti surat kepemilikan tanah. Wah sudah berapa kerugian negara. Karena puskesmas, pustu dan poskesdes itu berdiri sudah lama. Tapi kok bisa nggak ada bukti kepemilikan tanahnya,” ucap Parlindungan.

BERITA TERKAIT

Gawat, Puskesmas Pustu dan Poskesdes Tak Punya Bukti Kepemilikan Tanah, Ahli Waris Bisa Tuntut Pemkab Asahan

7 Puskesmas, 14 Pustu dan 13 Poskesdes Berdiri di Atas Tanah Milik Warga, Pemkab Asahan Rawan Gugatan

Masih dari Parlindungan, sangat tidak wajar jika ada aset milik pemkab yang tidak punya bukti kepemilikan.

“Lucu saja ini. Sampai bisa terjadi seperti itu bagaimana ya. Apa lagi jadi temuan BPK. Ini menunjukkan ketidak pedulian Pemkab Asahan khususnya Dinas Kesehatan,” tambahnya. (Syaf)