Hal tersebut menjadi komitmen bersama dua Pemerintah Daerah untuk membawa masalah ini ke seminar yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam waktu dekat.
Sebelumnya dalam pertemuan yang membahas naskah kajian akademis normalisasi alur sungai asahan dan sungai silau yang disampaikan Prof Dr Ir Dharma Bakti dari USU Medan menyampaikan terkait normalisasi alur Sungai Asahan dan Sungai Silau nantinya Tim kajian USU akan membawa masalah ini dalam seminar nasional yang akan dilakukan bersama Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahrial mengatakan normalisasi alur sungai Asahan sangat berarti dalam mendukung perekonomian masyarakat Tanjungbalai. Hanya saja sekarang ini, terjadi pendangkalan alur sungai Asahan yang diakibatkan sedimentasi pasir yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan jalur lintas kapal tidak lagi seperti dulu yang dapat dilalui kapal dengan GT besar.
“Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini yang sudah lama kita perjuangkan bersama dengan Pemkab Asahan tentunya kami berharap perjuangan kita ini dapat terlaksana di Pusat nanti,” ucapnya.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang ikut serta dalam mendukung program ini. Walaupun masih dalam rangka pembahasan dan Penyampaian Paparan Kajian, Saya berharap ini akan terlaksana sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat Tanjungbalai dan Asahan nantinya. Mudah mudahan normalisasi alur sungai Asahan dapat segera terlaksana,” ujar Wali Kota.
Bupati Asahan Surya mengungkapkan kajian yang disampaikan Prof Dr Ir Dharma Bakti terkait wilayah Bagan Asahan mengenai Peti Kemas Barang dan Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai sebagai Pelabuhan penumpang angkutan orang.
“Saya berharap Kegiatan ini tidak terbentur dengan Regulasi regulasi yang tidak perlu,” sebut Bupati Asahan.
Usai acara pembahasan dan paparan kajian terkait normalisasi alur sungai asahan dan sungai silau, Wali Kota Tanjungbalai dan Bupati Asahan menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) terkait rencana Normalisasi Alur Sungai Asahan yang akan disampaikan ke Pemerintah Pusat. (Ril/syaf)
