TASLABNEWS | ASAHAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (16/12/24), di Kantor DPRD Kabupaten Asahan.
Rapat tersebut dihadiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Asahan, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD-HAMS) Kisaran, dan perwakilan Tenaga Honorer se- Kabupaten Asahan.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan dari Fraksi Partai Demokrat, Joko Panjaitan bersama Ketua Komisi D DPRD Asahan, Andrean Zovy dan sejumlah DPRD Kabupaten Asahan lainnya membahas tentang nasib Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan Tenaga Honorer agar diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara keseluruhan.
Hadir dalam rapat itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Joko Panjaitan, Ketua Komisi D, Andrean Zovy, Sekretaris Komisi D, Syahdan Nasution beserta anggota komisi D lainnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Kepala BKPSDM Kabupaten Asahan, Kepala Tata Usaha RSUD-HAMS Kisaran, dan sejumlah TKS se-Kabupaten Asahan
Joko Panjaitan mengatakan bahwa dirinya bersama Anggota DPRD Kabupaten Asahan lainnya sudah mendengarkan banyak keluhan dari TKS di Kabupaten Asahan tentang gaji yang tidak pantas dan kejelasan masa depan yang tidak jelas, maka daripada itu dirinya mengajak dan mendesak Pemerintah Kabupaten Asahan dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPKSDM Kabupaten Asahan untuk secara bersama-sama memikirkan cara agar seluruh TKS dan Tenaga Honorer di Kabupaten Asahan bisa diterima dalam PPPK.
“Seluruh TKS dan Tenaga Honorer harus diangkat PPPK apapun caranya harus kita pikirkan bersama-sama, Pemkab Asahan jangan hanya menginginkan roda pemerintahan yang berjalan dengan baik saja namun lalai terhadap nasib TKS dan Tenaga Honorer, saya tegaskan selain PNS, TKS dan Tenaga Honorer se-Kabupaten Asahan adalah pahlawan reformasi birokrasi, untuk itu jasa pahlawan harus kita hargai,”tegas Joko Panjaitan wakil rakyat yang terpilih dari Dapil IV Asahan itu
Lebih lanjut, Joko Panjaitan meminta BPKSDM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan agar mengumpulkan seluruh data jumlah seluruh TKS dan Tenaga Honorer se-Kabupaten Asahan dan jumlah formasi penerimaan PPPK untuk Kabupaten Asahan, dirinya juga menyampaikan jika Pemkab Asahan tidak mampu memperjuangkan hal tersebut maka dirinya yang akan berjuang bersama perwakilan TKS dan Tenaga Honorer berangkat ke Kementerian dan DPR RI di Jakarta.
“Minggu depan kami minta hal ini harus sudah rampung dan akan kita layangkan surat permohonan ke pusat agar permasalahan PPPK di Kabupaten Asahan ini bisa dapat diselesaikan, kami harap Pemkab Asahan serius akan hal ini tidak boleh main-main, dalam permasalahan ini ada ribuan rakyat Asahan yang harus kita sejahterakan, jika tidak rampung saya sendiri yang akan bawa TKS dan Tenaga Honorer ini mengadu ke pusat,”terang Joko Panjaitan
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Adi Putra Pasaribu yang diwakilkan Musa Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan menyepakati apa yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Asahan dalam hal memperjuangkan nasib TKS dan Tenaga Honorer di Kabupaten Asahan
“Kami akan bekerja secara maksimal agar kita bisa mensejahterakan nasib TKS dan Tenaga Honorer di Kabupaten Asahan, kami akan laporkan hal ini Minggu depan kepada DPRD Kabupaten Asahan,” ujar Musa.
