TASLABNEWS TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim B, SE, M.AP menyatakan, bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai telah siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat serta seluruh lembaga keuangan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.
Hal itu disampaikannya pada saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/25) lalu.
BacaJuga
Menurutnya, TPAKD merupakan wadah strategis yang dapat menjembatani berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM.
“TPAKD menjadi forum penting bagi daerah dalam mengatasi tantangan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Melalui sinergi lintas sektor, kita ingin memastikan bahwa masyarakat Tanjungbalai tidak hanya mengenal produk keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan”, ujar Wali Kota Mahyaruddin Salim B.
Rakornas TPAKD 2025 digelar guna membahas langkah-langkah konkret dalam mendukung inklusi keuangan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, OJK dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia berkomitmen untuk mempercepat penyediaan akses keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Wali Kota juga menjelaskan, bahwa saatini Pemerintah Kota Tanjungbalai terus memperkuat literasi keuangan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama dengan lembaga perbankan maupun non-perbankan. Program literasi ini, imbuhnya, diharapkan dapat mendorong masyarakat agar lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan, investasi, serta pemanfaatan layanan digital dalam transaksi ekonomi.
Selain itu, Mahyaruddin juga menegaskan bahwa penguatan akses keuangan harus diiringi dengan peningkatan pengawasan terhadap praktik keuangan ilegal seperti pinjaman daring ilegal dan investasi bodong yang meresahkan masyarakat. Pemerintah Kota bersama OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada dan selektif dalam menggunakan layanan keuangan digital.
Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, Pemko Tanjungbalai juga menaruh perhatian besar terhadap pemberdayaan pelaku UMKM. Melalui kolaborasi dengan perbankan, pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses pembiayaan mikro dengan bunga rendah, memperkuat koperasi, dan mendorong penggunaan sistem digitalisasi transaksi dalam kegiatan usaha.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan. Ini adalah bagian dari komitmen kita dalam mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS — Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera,” tambah Mahyaruddin.
Lebih lanjut, Wali Kota juga menyampaikan bahwa Tanjungbalai siap menindaklanjuti arahan nasional dalam penyelarasan strategi TPAKD tahun 2026 dengan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait, termasuk dinas koperasi, UMKM, perizinan, keuangan, serta dukungan dari dunia perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
“Melalui TPAKD, kita berharap ada langkah-langkah nyata yang dapat mempercepat inklusi keuangan dan memperluas literasi masyarakat. Akses keuangan yang merata bukan hanya tentang kemudahan membuka rekening atau mendapatkan kredit, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan ekonomi,” tutupnya.
Dengan komitmen kuat ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai menegaskan kesiapannya untuk menjadikan inklusi keuangan sebagai gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Diharapkan, sinergi antara pemerintah daerah, OJK, sektor keuangan, dan pelaku usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warga Tanjungbalai. (Ign/syaf)
