TASLABNEWS.COM, TANJUNGBALAI – DPRD Kota Tanjungbalai pertanyakan keberadaan aset milik pemerintah eks bangunan Pasar Unggas di Jalan Veteran, Kota Tanjungbalai yang telah dibongkar untuk diganti. Hal itu diungkapkan Buyung Pohan, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai, Jumat (20/10).
![]() |
Lokasi eks Pasar Unggas di jalan Veteran, Kota Tanjungbalai sedang berlangsung pembangunan gedung baru yang permanen tanpa papan plank kegiatan |
“Kita mempertanyakan keberadaan aset dari eks gedung Pasar Unggas yang saat telah dibongkar dan saat ini diatas lahannya sedang dilakukan kegiatan pembangunan gedung baru. Seharusnya, aset eks Pasar Unggas tersebut dilakukan lelang terlebih dahulu sebelum dilakukan pembongkaran untuk pendirian bangunan baru”, ujar Buyung Pohan.
Menurut Buyung Pohan, setiap penghapusan terhadap aset milik pemerintah ada aturan mainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, imbuhnya, Pasar Unggas tersebut selama ini tercatat sebagai aset milik pemerintah, maka seharusnya terlebih dahulu dilakukan proses penghapusan sebelum dibongkar.
Dewi Yanti SH, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindag dan Pasar Kota Tanjungbalai yang dihubungi melalui sellularnya, menolak berkomentar lebih rinci. Katanya, agar lebih jelas, lebih baik berhubungan langsung dengan Kepala Dinas Prindag dan Pasar Kota Tanjungbalai.
“Maaf pak, biar lebih jelas konfirmasinya, langsung saja sama Kepala Dinas. Soalnya, penghapusan aset eks Pasar Unggas tersebut masih dalam proses sehingga sepenuhnya masih tanggung jawab Dinas”, ujarnya singkat.
Amatan wartawan Taslabnews.com, di lapangan memperlihatkan, adanya kegiatan pembangunan gedung baru diatas lahan eks Pasar Unggas di Jalan Veteran Kota Tanjungbalai tersebut. Sementara material eks Pasar Unggas yang lama sudah tidak terlihat lagi alias sudah habis dibongkar walaupun belum dilakukan penghapusan aset.
Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan akan raibnya aset milik pemerintah tanpa proses penghapusan yang dapat menimbulkan kerugian kepada keuangan pemerintah. (ign/syaf)