TASLABNEWS, ASAHAN-Pihak Pores Asahan dan Kejaksaan Negeri Kisaran diminta untuk mengusut dugaan Mark up anggaran di Satpol PP Asahan tahun anggaran 2016 untuk anggaran administrasi perkantoran Rp361 juta lebih.
BACA BERITA TERKAIT:
 |
| PAPBD Asahan 2016 di Satpol PP |
Itu dan katakan Sekretaris GM Pekat IB Asahan Adi Chandra Pranata, Jumat (16/11/2018).
BACA BERITA MENARIK LAINNYA:
Bolos Sekolah, Takut Dikejar Satpol PP, Nyebrang Sungai, siswa SMAN 1 Sibolga Tewas
Menurut Chandra sudah sewajarnya jika kenaikan anggaran untuk administrasi perkantoran Rp361 juta itu ditangani pihak Kejari Kisaran dan Polres Asahan.
Chandra menambahkan dalam data PAPBD Asahan di Satpol PP soal anggaran administrasi perkantoran yang naik diantaranya untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dari Rp28.700.000 di APBD jadi Rp39.000.000 di PAPBD atau naik Rp9.300.000.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Selain itu untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dari Rp10.882.362 di APBD naik jadi Rp16.282.362 di PAPBD atau naik Rp5.400.000.
Kenaikan anggaran juga terjadi untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. Di APBD Rp50.000.000 di PAPBD Rp100.000.000 atau naik Rp50.000.000.
Chandra menambahkan masih ada beberapa lagi rincian anggaran yang mengalami kenaikkan. Hanya saja Chandra mengaku datanya ada di rumah jadi dirinya tidak hapal betul. Chandra berjanji akan memberikan data lsinnya kepada TASLABNEWS.
Sebelumnya Jojo Tobing anggota GM Pekat IB Asahan mengatakan ada keanehan dalam anggaran administrasi perkantoran di Satpol PP Asahan tahun anggaran 2016.
Dimana pada APBD untuk biaya administrasi perkantoran di Satpol PP Asahan Rp1.211.425.066. Lalu pada PAPBD anggaran untuk administrasi perkantoran naik menjadi Rp1.573.125.066.
Artinya ada kenaikkan anggaran Rp361.700.000.
Menurut Jojo jika kenaikkan anggaran ini dialihkan untuk kepentingan masyarakat Asahan hal itu jauh lebih bermanfaat.
Masih menurut Jojo, kenaikkan anggaran itu sangat menyakiti hati masyarakat.
“Kalau Anggaran tersebut dialihkan untuk untuk pembangunan/perbaikan jalan, perbaikan sekolah yang, perbaikan irigasi dan kesehatan alangkah lebih baik dari pada untuk biaya program administrasi perkantoran,” ucap Jojo. (Syaf)
