Dugaan Mark Up Realisasi Insentif PPJ, Kadis PPKAD Siantar Terima Rp33 Juta

TASLABNEWS, SIANTAR-

Ternyata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) menerima Rp33 juta lebih dan Sekretaris menerima Rp14 juta lebih untuk aliran dana dugaan mark up realisasi belanja insentif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp737.483.296.

Itu dikatakan Rohman (30) warga Siantar kepada taslabnews, Jumat (1/2/2019).

Menurut Rohman, hal itu sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI cabang Sumatera Utara, nomor:49.C/LPH/VXIII.MDN/05/2017 tanggal 18 Mei 2017.

• 129 Pejabat Pemko Siantar Terima Aliran Dana Dugaan Mark up PPJ Rp737 Juta
• Ada Dugaan Penyimpangan Realisasi Insentif PPJ di Pemko Siantar Rp738 Juta 

• Hasil Audit BPK, Rp987 Juta PPJ di Simalungun Tak Sesuai Ketentuan

• Dugaan Penyimpangan PPJ Rp987 Juta di Simalungun, Menurut BPK Ini Nomor Rekening Bank untuk Penyetorannya

Dalam temuan BPK disebutkan, ada 129 pejabat dijajaran Pemko Pematangsiantar yang menerima dugaan mark up insentif PPJ tahun 2016.

Dimana 99 orang staf di Pemko Siantar menerima Rp456.619.659, dan 25 orang yang menjabat sebagai kepala bidang, kasubag, kasi, kepala UPTD, dan sekretaris UPTD di jajaran Pemko Pematangsiantar menerima Rp161.089.848.

Untuk Kadis PPKAD menerima Rp33.162.227. Sedangkan sekretaris DPPKAD menerima Rp14.078.284.

Menurut Rohman hal ini jelas sangat mencederai hati masyarakat Siantar. Jika anggaran itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat pasti lebih bermanfaat. (Syaf)