TASLABNEWS, ASAHAN – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan, Mohammad Azmy Ismail, AP MSi, kawasan kumuh di kabupaten Asahan seluas 98,19 Ha, yang tersebar di 16 kelurahan yang berada di kecamatan Kisaran Barat dan Kisaran Timur.
Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan No. 146-Bappeda-Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Asahan Tahun 2017.
Dari 98,16 Ha tersebut, Kabupaten Asahan menyumbang luasan kumuh secara Nasional sebesar 25,15 Ha dari total luasan kumuh nasional sebesar 38.431 Ha.
Ditambahkannya, 25,15 Ha tersebut berada di 5 kelurahan yaitu kelurahan Tegal Sari, Tebing Kisaran, Kisaran Barat, Kisaran Baru, dan Sendang Sari.
Sementara, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.
BERITA LAINNYA:
Wabup Asahan: Pengelolaan dan Penyediaan Air Bersih Harus Berpedoman Pada Peraturan yang Berlaku
Batik Kito Mejeng di Paviliun Pemko Tanjungbalai Dalam Event PRSU ke-48 Tahun 2019
Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Sedangkan Platform kolaborasi yang dilakukan dalam rangka mengurangi luasan kumuh yang ada di Kabupaten Asahan melalui kegiatan infrastruktur yang meliputi 7 indikator kekumuhan yang telah ditetapkan.
Ke-7 indikator tersebut yaitu bangunan, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan dan proteksi kebakaran dari tahun 2017-2018 telah berhasil mengurangi luasan kumuh di kabupaten Asahan sebesar 32,96 Ha.
Menurut Kadis Perkim Asahan, total anggaran kolaborasi untuk penanganan kumuh di kabupaten Asahan dari tahun 2017-2018 yang berasal dari APBN dan APBD adalah 55.417.434.800 (APBN : 3.225.000.000 dan APBD : 52.192.434.000).
Ditambahkan beliau di dalam melakukan penanganan kumuh di kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan dibantu oleh program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang langsung melakukan pendampingan ke masyarakat di kelurahan yang menjadi lokasi kumuh.
Kadis Perkim Asahan menyampaikan juga, pada tahun 2019 ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan meluncurkan sebuah Program yang diberi nama GEBRAK (Gerakan Berantas Kumuh).
BACA JUGA:
Selundupkan Sabu, Pelatih Sepakbola Ditangkap di Teluk Nibung
Tabrakan Maut di Jalan Penghubung Tanah Jawa-Mandoge, 1 Tewas 1 Kritis
Program ini akan memfokuskan kepada penanganan kumuh yang lebih terstruktur dengan melibatkan semua OPD dan masyarakat yang ada di kabupaten Asahan.
Program ini juga bertujuan untuk menciptakan suatu kawasan percontohan penanganan kumuh yang nantinya menjadi cikal bakal atau percontohan bagi penataan kawasan kumuh di kawasan-kawasan kumuh lainnya yang ada di kabupaten Asahan.
Diharapkan melalui program GEBRAK ini mampu menciptakan penanganan kumuh yang lebih berkualitas dan terstruktur dengan melibatkan semua stakeholder yang ada sehingga percepatan penanganan kumuh di kabupaten Asahan dapat dilakukan.(ril/mom)
