TASLABNEWS, ASAHAN– Kasus tidak dibayarnya pajak 100 unit kendaraan dinas di Dinkes Asahan terus bergulir. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Asahan meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kisaran untuk memeriksa Kadis Kesehatan Asahan dr Aris Yuhardiansyah.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua AMPI Asahan Dolly Dien Simbolon kepada taslabnews, Kamis (26/9).
Menurut Dolly, sudah sewajarnya kasus ini ditangani aparat penegak hukum seperti kejaksaan. Alasanya, jika kondisi ini tidak ditangani maka dinas lain di jajaran Pemkab Asahan bisa saja meniru untuk tidak bayar pajak kendaraan.
“Masyarakat bisa juga berdalih gak mau bayar pajak. Pasalnya kendaraan dinas gak bayar pajak. Nah bukankah kalau itu terjadi maka negara akan kehilangan pendapatan dari pajak kendaraan. Atau kalau memang sepakat hapus saja seluruh pajak kendaraan,” ucapnya.
BERITA TERKAIT:
Ini Daftar 81 Sepedamotor di Dinkes yang Tak Bayar Pajak, Kejari Diminta Usut dan Periksa Kadis
Permintaan Praktisi Hukum, Polres Asahan Diminta Usut Kasus Pengemplang Pajak Ambulans di Dinkes
Hebat, 19 Unit Mobil Ambulans Dinkes Asahan Tak Bayar Pajak dan Tidak Miliki STNK yang Masih Berlaku
Dolly juga sangat menyayangkan sikap dr Aris selaku kadis kesehatan. Seharusnya sebagai kadis, Aris tahu mana kewajiban yang harus diselesaikan.
“Jika alasannya gak ditampung di anggaran itu mustahil. Kalau itu kejadiannya berarti dr Aris gak tahu mana kewajiban. Bayar pajak itu kewajiban loh. Kok bisa dia lalai,” tambah Dolly.
Masih dari Dolly, ia mengaku curiga bahwa anggaran pembayaran pajak bukan tidak ditampung di dinas dan APBD Asahan.
Namun bisa jadi ada indikasi pengalihan anggaran pembayaran pajak untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk kegiatan lain di dinkes. (Syaf)
