TASLABNEWS, ASAHAN-Anggota DPRD akan panggil Bupati Asahan, Sekda dan Kadis Kesehatan untuk dimintai penjelasan. Pemanggilan ini terkait sebanyak 100 kendaraan dinas di dinkes, dan 115 kendaraan dinas di Setdakab Asahan tak bayar pajak.
Itu dikatakan Anggota DPRD dari Partai Golkar Parlindungan Panjaitan kepada taslabnews, Selasa (21/10).
Menurut Parlindungan seharusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi.
Alasannya, setiap kendaraan dinas, mulai dari pengadaan, perawatan dan pembelian BBM serta servis juga ganti oli dan pembayaran pajak ada anggarannya di APBD.
“Setiap tahun kami membahas APBD. Saya sudah 3 priode jadi anggota DPRD dan tahun ini merupakan priode ketiga. Setahu saya setiap pembahasan APBD ada anggaran kendaraan dinas di masing-masing SKPD. Disitu tercakup pembayaran pajaknya, perawatan, pengadaan dan lainnya. Lalu kenapa bisa muncul temuan BPK soal 215 pajak kendaraan dinas tidak dibayar. Ada apa ini,” ucap Parlindungan.
BERITA TERKAIT:
AMPI Minta KPK Usut Kasus 1.045 Kendaraan Dinas Milik Pemkab Asahan Tak Bayar Pajak
Menurut Parlindungan, untuk mengetahui persoalan ini maja DPRD Asahan akan secepatnya memanggil sekda dan kadis kesehatan.
“Kita akan panggil bupati, sekda dan kadis kesehatan untuk menjelaskan soal temuan BPK itu,” ucapnya.
Parlindungan juga menyarankan agar Pemkab Asahan dan seluruh SKPD secepatnya melunasi tunggakan pajak kendaraan dinas. (Syaf)
