TASLABNEWS, ASAHAN-Ketua Forum Umat Islam (FUI) Asahan Budi Irawan dan putra Melayu Kabupaten Asahan Syafruddin Yusuf yang juga Ketua PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Asahan, Batubara meminta pemerintah membatalkan proyek Rempang Eco Cit, serta jangan gunakan aparat untuk menganiaya rakyat di Pulau Rempang, Batam.
Itu dikatakan Ketua Forum Umat islam (FUI) kabupaten Asahan, Budi Irawan, Rabu (13/9/2023). Ia
meminta pemerintah membatalkan atau mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) rempang Eco City dan meminta pemerintah jangan menganiaya rakyat melalui aparat keamanan dalam bentrokan yang terjadi di pulau Rempang, Batam, kepulauan Riau beberapa hari lalu.
“Pemerintah jangan menggunakan aparat keamanan untuk menganiaya rakyat dengan mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah tidak boleh gelap mata dan menafikan hak-hak masyarakat.
Pemerintah harus mendahulukan kepentingan rakyat. Pemerintah jangan hanya beroreantasi pada ekonomi semata, tapi prioritaskan juga hak-hak rakyat pemilik negeri ini,” ucapnya.
Ia menegaskan, jangan sampai pemerintah yang semestinya menyejahterakan rakyat justru merampas hak asasi rakyat yang diamanatkan oleh konstitusi.
“Jangan jadikan Polri yang diamanatkan konstitusi sebagai pengayom rakyat, malah dijadikan alat pemukul kepada rakyat,” ujar Budi irawan.
“Sebaiknya pemerintah memberhentikan pembebasan lahan untuk PSN ini, sekaligus menyetop pembangunan Rempang Eco-City. Jangan mengorbankan rakyat dengan mengutamakan kepentingan investor,” tambahnya.
Diketahui, Rempang Eco-City bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asal China, yakni Xinyi Group. Nantinya, Batam akan memiliki pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.
Terpisah Ketua IWO Asahan- Batubara Syafruddin Yusuf SE mengutuk keras tindakan kekerasan yang menimpa masyarakat di Pulau Rempang, Batam.
Syafruddin yang merupakan putra Melayu Kabupaten Asahan menambahkan, masyarakat di Pulau Rempang sudah ada di sana sejak puluhan tahun.
“Artinya sangat miris jika mereka harus digusur dari kampung halaman mereka hanya demi keehoan pemerintah. Jangan berdalih karena investasi, masyarakat menjadi korban,” ucapnya.
Syafruddin juga menambahkan, jika kondisi di sana tidak secepatnya diatasi pemerintah, dikhawatirkan akan muncul gejolak/perlawanan yang lebih besar dari masyarakat.
“Terbukti di sejumlah daerah di Indonesia sudah banyak berseliweran di media sosial tentang sikap masyarakat Melayu yang menyatakan sikap menentang kebijakan pemerintah. Bahkan ada yang mengaku siap turun ke Rempang Batam. Jika kondisi ini terus berlanjut bisa jadi akan banyak korban jiwa,” ucapnya. (Edi)
