TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai kembali menegaskan kepada warganya yang ingin bekerja di luar negri agar berangkat melalui jalur yang resmi guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Larangan tersebut disampaikan Pemko Tanjungbalai melalui Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai, Irfan Zuhri kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/6/25).
Irfan Zuhri mengatakan, baru – baru ini Wali Kota Tanjungbalai telah menerbitkan Surat Edaran Nomor : 490/10285/2025, tanggal 26 Juni 2025 tentang Pelarangan Kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural dan Tata Cara Persyaratan Menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Secara Prosedural. Surat edaran itu, lanjutnya, ditujukan kepada masyarakat Tanjungbalai yang berkeinginan bekerja ke luar negri agar berangkat melalui PMI Prosedural dan dilarang untuk melalui jalur PMI Non Prosedural.
Menurut Irfan Zuhri, ada tiga poin penting dari Surat Edaran Wali Kota Tanjungbalai Nomor : 490/10285/2025, tanggal 26 Juni 2025 itu yakni :
1. Diminta agar tidak menjadi Calon PMI Non Prosedural yang disebabkan banyaknya permasalahan yang dialami seperti korban tindak pidana, penipuan, korban kekerasan dan perdagangan manusia serta perlakuan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),
2. Berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dijelaskan bahwa setiap PMI hanya dapat bekerja ke negara penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing,
3. Diminta kepada masyarakat agar tidak menjadi PMI Non Prosedural ke negara di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara seperti Laos, Kamboja, Thailand dan Myanmar dengan alasan minimnya perlindungan perkeja di negara dimaksud.
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai, Irfan Zuhri mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi alasan untuk menjadi PMI non prosedural, salah satunya adalah adanya sejumlah negara tujuan yang memberlakukan kebijakan konversi visa, celah inilah yang dimanfaatkan oleh para calo atau agen PMI non prosedural.
Ia juga menjelaskan, PMI non prosedural ini biasanya berangkat dengan menggunakan visa kunjungan atau visa suaka dan setibanya di negara tujuan diberikan visa kerja dan izin tinggal, semuanya diurus oleh mafia perdagangan orang.
“Di negaRa tujuan, PMI yang berangkat dengan jalur non prosedural ini tidak akan mendapatkan perlindungan yang memadai karena semua di urus oleh mafia, bahkan PMI tersebut tidak pernah mengetahui isi dari perjanjian kerjanya. Oleh karena itu, Pemko Tanjungbalai melalui Surat Edaran Wali Kota tersebut menghimbau warga agar tidak bekerja ke luar negri secara non prosedural,” jelas Irfan Zuhri.
Dalam Surat Edaran Wali Kota Tanjungbalai Nomor : 490/10285/2025, tanggal 26 Juni 2025 itu juga disampaikan tata cara untuk menjadi calon PMI secara prosedural. (ign)
