TASLABNEWS, JAKARTA – Dalam upaya mempercepat pencapaian target pembangunan daerah dan mendukung program prioritas nasional, Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., MAP melakukan kunjungan kerja ke Jakarta dengan agenda strategis membahas isu ketahanan keluarga, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal melalui program MBG (Mandiri, Berdaya, Gotong Royong).
Wakil Bupati Asahan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. H. Zainal Aripin Sinaga, M.H, Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas P2KBP3A, dan Direktur RSUD H. Abdul Manan Simatupang.
Pertemuan pertama dilakukan bersama Staf Khusus Penasihat Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Brigjen Pol. (Purn.) Erwin Chahara Rusmana.
Dalam audiensi ini, Wakil Bupati memaparkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Asahan yang difokuskan pada tiga pilar utama: penguatan ketahanan pangan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan sosial berbasis komunitas.
Selanjutnya, rombongan melakukan kunjungan resmi ke Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes, guna membahas percepatan program Bangga Kencana dan penguatan intervensi penurunan stunting di Kabupaten Asahan.
Beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi:
Integrasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting,
Penguatan layanan KB dan kesehatan reproduksi di tingkat daerah,
Dukungan dari pusat untuk revitalisasi sistem data kependudukan dan penguatan peran Dinas P2KBP3A, Kolaborasi dalam edukasi keluarga dan pembinaan masyarakat berbasis data by name by address.
Wakil Bupati Rianto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung penuh kebijakan nasional di sektor kependudukan dan pembangunan keluarga. Ia juga menyampaikan kesiapan daerah untuk menjadi pilot project dalam penguatan intervensi langsung terhadap keluarga berisiko stunting.
Kunjungan kerja ini menegaskan keseriusan Pemkab Asahan dalam membangun kemitraan strategis dengan instansi pusat, serta memastikan bahwa program-program nasional yang menyentuh langsung masyarakat dapat terimplementasi secara optimal di daerah. (rel)
