TASLABNEWD.COM, TANJUNGBALAI-Kesal karena air yang mengalur keruh da dan berlumpur, puluhan pemuda yang menamakan dirinya Gerakan Independen Lintas Solidaritas (Gilas) berunjukrasa di depan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai, Senin (14/8) sekira jam 10.30 wib.
 |
| Warga berunjuk rasa di kantor PDAM Tirta Kualo. |
Aksi itu lantaran buruknya kualitas air yang didistribusikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai kepada masyarakat delaku pelanggan.
Kedatangan mereka ke kantor perusahaan daerah itu juga menuntut agar Dirut PDAM Tirta Kualo dicopot dari jabatannya menyusul dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukannya.
“Copot Direktur PDAM Tirta Kualo karena telah gagal dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ismed Daulay, selaku direktur harus dipanggil DPRD terkait dengan dugaan mega skandal korupsi dan penipuan publik. Kapolres Tanjungbalai diminta untuk segera melakukan pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan dan menetapkan Ismed Daulay sebagai tersangka dalam kasus dugaan mega skandal korupsi,” kata Budi Asmara dan Martin dalam orasinya.

Kedua aktivis itu menyebutkan bahwa dugaan skandal mega korupsi di tubuh PDAM Tirta Kualo itu bermula dengan kualitas air bersih yang disalurkan dengan pelanggan.
“PDAM Tirta Kualo hampir setiap harinya menyuguhkan air berlumpur kepada pelanggan. Bila dikaitkan dengan kenaikan tarif pembayaran yang mencapai 100 persen, hal itu tidak sebanding dengan kualitas air yang diterima pelanggan. Mirisnya, pelanggan tetap dipungut biaya perawatan meteran padahal dana untuk itu sudah dilakukan pemotongan dari pembayaran retribusi air minum sebesar Rp 7.000,- perbulan,” kata mereka.
Tidak hanya itu, dalam orasinya para pendemo juga membeberkan kemunduran PDAM Tirta Kualo setelah dipimpin Ismed Daulay.
“Tangkap dan copot jabatan direktur PDAM Tirta Kualo. Pegawai berusia 42 tahun diterima, di mana keberadaanya melangggar Perda tentang PDAM itu sendiri. Kenaikan status golongan pegawai dari 70 ke 80, 80 ke 100 pun sangat melekat dengan indikasi KKN. Pemotongan retribusi sampah senilai Rp 600.000.000, dan serta dana tunjangan pensiun pegawai masih menjadi tanda tanya besar,” ucap Imam salah satu aktivis.
Karena orasi tidak mendapatkan jawaban dari pihak PDAM Tirta Kualo, para pemuda itu pun kemudian bergerak menuju ke sekretriat DPRD untuk menyampaikan aspirasi.
Setibanya di DPRD, mereka disambut oleh anggota DPRD Tanjungbalai yang kemudian melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) lintas Komisi.
M Nur Harahap dan Hj Nesy Sirait dalam RDP itu mengatakan bahwa, pihaknya tidak pernah mengkehendaki Ismed Daulay menjabat sebagai Dirut PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai.
“Bila dikaitkan dengan Perda No 9 Tahun 2009, semestinya pengangkatan Ismed Daulay sebagai Direktur PDAM Tirta Kualo harus disetujui oleh DPRD Tanjungbalai. Kenyataannya hingga saat ini kami tidak pernah menyetujuinya. Pengangkatnnya hanya berdasarkan kebijakan Walikota Tanjungbalai,” kata M Nur Harahap.
Lanjut M Nur Harahap, para mahasiswa harus mendatangi Badan Pengawas PDAM Tirta Kualo, sebab tugas mereka untuk mengawasi kinerja Dirut PDAM itu sendiri.
“Idealnya, badan pengawas harus lebih kencang mengkritik Dirut, tatkala rakyat bersuara,” sambungnya.
Luapan kemarahan hinggga kinerja Dirut PDAM Tirta Kualo Ismed Daulay dilucuti itupun disampaikan oleh Hj Nesy Sirait. Menurut dia, keberadaan PDAM Tirta Kualo sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah dijadikan Ismed Daulay seperti perusahaan perorangan.
“Kenaikan tarif pembayaran 100 persen itu tidak mendapat persetujuan dari DPRD Tanjungbalai. Kenaikan tarip itu merupakan kebijakan Walikota Tanjungbalai. Badan Pengawas maupun pejabat PDAM Tirta Kualo itu semuanya merupakan kroni- kroni Walikota,” kata Hj Nesy Sirait.
“Mereka semuanya menganggap bahwa PDAM Tirta Kualo itu milik Walikota. Air yang disalurkan itu berlumpur disebabkan bahan kimia sebagai bahan untuk pengolahan air bersih tidak dibeli mereka. Jika Pemerintahan Walikota Tanjungbalai ini bersih, maka semestinya dia harus mengangkat orang-orang kridibel. Jika saudara Ismed Daulay tidak mampu lagi menjabat sebagai Dirut PDAM maka jabatan itu harus tinggalkan,” pungkasnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Herna Veva. Politisi PDI-P Tanjungbalai itu menyebutkan bahwa kualitas air berlumpur yang disalurkan oleh PDAM Tirta Kualo ke pelanggan itu disebabkan beberapa bahan pengelohan untuk mendapatkan air bersih telah ditiadakan.
“Tawas, soda dan kaporit sebagai bahan pengolahan untuk menghasilkan air bersih itu tidak sering dilakukan mereka. Padahal, untuk mendapatakan itu PDAM Tirta Kualo telah melakukan MoU dengan pihak ketiga sebagai pemasok ketiga bahan kimia itu,” ungkapnya. (O)
