TASLABNEWS.COM, TANJUNGBALAI – Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai H M Syahrial SH MH dan Drs H Ismail dinilai telah gagal melaksanakan visi-misinya terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 |
| Dalam Rapat Paripurna DPRD Tanjungbalai banyak kursi yang kosong. |
Hal itu diungkapkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai dalam pandangan umumnya yang dibacakan oleh Herna Veva Amd, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Kota Tanjungbalai, Senin (9/10).
BacaJuga
“Fraksi PDI Perjuangan menilai menilai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai telah gagal mewujudkan visi – misinya terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, Kota Tanjungbalai sekarang ini pantas dikatakan sedang berduka, karena tidak adanya upaya melaksanakan revolusi inovasi kinerja sehingga menghasilkan kebijakan pemerintah yang salah dalam menentukan arah pembangunan Kota Tanjungbalai.
Cukup banyak anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tingkat realisasi pencairannya mencapai 100 persen. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan, anggaran untuk peningkatan kesejahteraan tersebut ternyata tidak membawa perubahan sama sekali kepada kesejahteraan masyarakat,” ujar Herna Veva dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2017.
Pada kesempatan itu, Herna Veva juga mengungkapkan sejumlah program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diyakini tidak tepat sasaran. Katanya, program tersebut seperti bantuan peralatan dan bahan perikanan kepada masyarakat yang diberikan melalui Dinas Perikanan. Demikian juga dengan dana untuk pemeliharaan sungai besar melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.
Setiap tahun habis akan tetapi, setiap musim sungai mengalami pasang naik maupun musim penghujan sebahagian besar wilayah Kota Tanjungbalai akan terendam atau kebanjiran akibat semua saluran sungai besar dan draenase tumpat.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum fraksinya mengkritisi masalah program Pemko Tanjungbalai terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dinilai gagal dan tidak tepat sasaran. Termasuk diantaranya adalah, belum teratasinya hingga saat ini penyelesaian pembangunan Pasar Bahagia Kota Tanjungbalai.
Sementara itu, enam fraksi lainnya di DPRD Kota Tanjungbalai juga menyampaikan pandangan umum fraksinya. Pada umumnya, pandangan umum seluruh fraksi tersebut hanya mengkritisi masalah buruknya kinerja Pemko Tanjungbalai.
Usai seluruh fraksi membacakan pandangan umumnya, Ketua DPRD Bambang Heryanto Lobo SE selaku pimpinan rapat paripurna. (ign/syaf)
