TASLAB NEWS, TANJUNGBALAI – Terkait dengan kisruh soal pemilihan kepala lingkungan (Kepling) se Kota Tanjungbalai yang sampai saat ini belum tuntas, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Permintaan tersebut disampaikan Herna Veva Amd saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai, Rabu (17/1).
 |
| Ketua Ffaksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai Herna Veva Amd |
“Terkait dengan pemilihan kepala lingkungan, Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa Pemko Tanjungbalai tidak memperdulikan saran dari Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan verifikasi ulang. Bahkan, perintah Walikota agar dalam pemilihan kepala lingkungan supaya seluruh camat melakukan koordinasi dengan DPRD juga tidak dilaksanakan.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pihak kepolisian untuk dapat melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala lingkungan di Kota Tanjungbalai. Kami yakin, ada unsur kesengajan untuk melanggar Perwa Nomor 2 Tahun 2016 dalam proses pemilihan kepala lingkungan di Kota Tanjungbalai ini”, ujar Herna Veva,Amd, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dalam membacakan pendapat akhir fraksinya.
Seperti diketahui, memasuki tahun anggaran (TA) 2018 ini, seluruh Kepling se Kota Tanjungbalai telah berakhir masa kontraknya terhitung sejak akhir Desember 2017. Selanjutnya, Camat dan Lurah se Kota Tanjungbalai melakukan proses pemilihan kepling yang baru untuk masa bhakti 2018 – 2019 dengan mengacu kepada Peraturan Walikota (Perwa) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pemilihan Kepala Lingkungan.
Akan tetapi, dalam proses pemilihan, terjadi kekisruhan karena pelaksanaan seleksi calon kepala lingkungan dinilai bertentangan dengan Perwa No.2 Tahun 2016 tersebut. Akibatnya, sudah beberapa kali Kantor DPRD Kota Tanjungbalai digoyang oleh aksi unjuk rasa dari masyarakat yang keberatan terhadap hasil pemilihan kepala lingkungan di Kota Tanjungbalai.
Dan sampai saat ini, Pemko Tanjungbalai terkesan tidak serius menyikapi permasalahan tersebut. Dan akhirnya, dalam rapat paripurna DPRD Kota Tanjungbalai, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepolisian untuk menyelidikinya. (ign/syaf)
