Ketua KPU Sumut: Kami Tak Gentar dengan Ancaman JR Saragih

Karena KPU hanya akan melaksanakan amar putusan Bawaslu dan tidak akan terpengaruh dengan putusan di PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara).

“Kita tidak akan terpengaruh dengan hasil putusan PT TUN dan akan berpegang teguh terhadap amar putusan Bawaslu Sumut. Dan kami nyatakan tidak gentar dengan ancaman pidana yang dilontarkan JR Saragih,” tegas Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain, didampingi Kasubbag Hukum Dan Teknis Maruli Siahaan, kepada wartawan dalam konferensi Pers di Kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Selasa (13/3).

Iskandar Zulkarnain menambahkan, KPU Sumut akan melakukan rapat pleno penetapan hasil legalisir di Suku Dinas II DKI Jakarta, 7 hari setelah amar putusan Bawaslu dilaksanakan.

“Kami tidak mau dianggap ada skenario atau persekongkolan dalam proses leges di Suku Dinas DKI Jakarta, karena kami dari Komisioner KPU (termohon) bersama-sama berangkat ke Jakarta dengan pemohon (JR Saragih-Ance), serta Pihak Bawaslu. Namun kami dalam membuat keputusan nantinya tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku serta PKPU,” ujar Iskandar.

Masih dari Iskandar, dalam waktu 7 hari kerja ke depan, setelah legalisasi di Suku Dinas DKI, KPU Sumut akan menggelar rapat pleno dan hasilnya akan diputuskan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Iskandar menambahkan, semua komisioner KPU Sumut, Tim JR Saragih  serta Bawaslu telah diterima secara resmi oleh Kepala Suku Dinas DKI Jakarta, Zubaidah di kantornya pada Senin (12/3) kemarin untuk melakukan leges fotocopi ijazah Pemohon JR Saragih sesuai amar putusan Bawaslu Sumut.

Namun ketika acara legalisir dilaksanakan ternyata yang leges adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) JR Saragih karena ijazahnya telah dinyatakan hilang.

Dikatakan Iskandar, sesuai pengakuan Kepala Suku Dinas DKI Jakarta, Zubaidah bahwa JR Saragih beserta rombongan yang berjumlah delapan orang datang ke Suku Dinas pada 9 Maret 2018 meminta agar Suku Dinas mengeluarkan SKPI pengganti ijazah yang hilang.

“Jadi berdasarkan ketentuan JR Saragih telah menyerahkan Surat Keterangan Hilang Ijazah dari Polsek Kemayoran Jakarta Pusat, adanya saksi teman sekolah JR Saragih di SMA Ikhlas Prasasti, serta Surat Pertanggungjawaban mutlak dari JR Saragih sesuai Permendikbud RI menjadi dasar diterbitkannya SKPI JR Saragih,” papar Iskandar menirukan ucapan Kepala Suku Dinas DKI Zubaidah.

“Kita tetap mengacu kepada putusan Bawaslu dan ini yang akan kita jalankan sesuai undang-undang dan peraturan KPU,” ujar Iskandar. (syaf/int)