TASLABNEWS, MEDAN – Seluruh pihak dimunta agar lebih memperhatikan nasib para pahlawan. Memperlakukan pahlawan dengan baik, merupakan bagian dari mensyukuri kemerdekaan.
 |
| Praktisi hukum dan pendidikan Sumatera Utara, Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum. |
Itu dikatakan praktisi hukum dan pendidikan Sumatera Utara, Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum, Selasa (14/8).
BacaJuga
Menjelang hari Kemerdekaan RI ke 73, Abdul Hakim Siagian menilai nasib para pejuang masih belum mendapat perhatian maksimal. Indikasi ini bisa dilihat dari nasib para veteran yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta jumlah pahlawan nasional yang diakui pemerintah tidak sebanding dengan jumlah pejuang yang gugur di medan perang mengusir penjajah.
“Jumlah pahlawan nasional kita terlalu sedikit. Perlu diingat, kemerdekaan ini bukan hasil dari perjuangan segelintir orang, tapi banyak veteran yang terlibat di dalamnya,” kata Abdul Hakim Siagian yang juga akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini.
Lebih jauh dosen Universitas Sumatera Utara (USU) ini mengatakan, tugas memuliakan pahlawan tidak mutlak tugas negara semata.
Masyarakat juga harus berperan agar jasa para pahlawan tidak tergerus dengan modernisasi. Ia khawatir generasi muda lebih paham tokoh super Hero fiktif dibanding para syuhada yang gugur mengusir penjajah.
“Sangat perlu menghargai para pahlawan agar hari Kemerdekaan ini tidak sebatas seremoni. Kita harus lebih kuat, bersatu, dan hari kemerdekaan ini momen yang tepat,” ujar Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut.
Di sisi lain, Hakim mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo yang mengesahkan empat pejuang sebagai pahlawan nasional yakni almarhum TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dari NTB, almarhum Laksamana Malahayati dari Aceh, almarhum Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepulauan Riau, dan almarhum Lafran Pane dari DI Yogyakarta.
“Harus kita apresiasi. Tapi sangat lebih baik bila tidak ada lagi kabar (berita) tentang penggusuran di perkampungan veteran. Kalau memang mensyukuri kemerdekaan, janganlah pernah menggusur rumah veteran,” tukas Hakim yang juga Dewan Penasehat Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) itu. (syaf/rel)
