TASLABNEWS, TANJUNGBALAI- Truk pengangkut galian C seperti pasir, tanah, batu padas, batu koral maupun material proyek lainnya keluar masuk ke inti kota Tanjungbalai.
 |
| Truk roda sepuluh bermuatan puluhan ton material proyek untuk Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan bebas melintas dari inti kota menyebabkan jalan-jalan di Kota Tanjungbalai rusak berat, Jumat (14/9). |
Hal ini menyebabkan jalan-jalan di inti Kota Tanjungbalai banyak yang rusak berat. Selain meresahkan para pengguna jalan, kondisi jalan di inti kota yang rusak berat tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan seperti banyaknya debu di musim panas dan badan jalan penuh lumpur di musim hujan atau pasang rob (naiknya air laut).
“Kita imbau kepada Pemko Tanjungbalai agar segera menertibkan dan melarang seluruh kenderaan bermotor roda enam keatas memasuki jalan-jalan di inti kota maupun jalan-jalan permukiman lainnya yang kapasitasnya maksimal hanya untuk 5 ton.
Soalnya, akibat bebasnya armada roda enam keatas, baik itu pengangkutan material proyek atau bangunan maupun bahan-bahan lainnya, menyebabkan jalan-jalan di inti Kota Tanjungbalai sudah rusak berat.
“Sementara, bebasnya truk-truk tersebut ke inti kota tidak memberikan manfaat apapun bagi Pemko Tanjungbalai,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Leiden Butar-butar SE, Jumat (14/9).
Menurut Leiden Butar-butar, Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Perhubungan harus berani mengambil tindakan tegas terhadap setiap truk-truk yang bermuatan puluhan ton tersebut memasuki jalan-jalan di inti kota maupun di permukiman penduduk.
Katanya, jika Pemko Tanjungbalai tidak segera menertibkan truk-truk tersebut, pihaknya akan meminta klarifikasi dari Walikota Tanjungbalai melalui rapat paripurna DPRD, sehingga masyarakat mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Khairul SH yang dihubungi terkait dengan masalah tersebut mengaku tidak bisa berbuat banyak.
Katanya, sejak terbitnya Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan tidak bisa menindak setiap kenderaan bermotor yang melanggar peraturan perlalulintasan tersebut.
“Dinas Perhubungan tidak berwenang lagi untuk menindak kenderaan bermotor khususnya armada pengangkutan yang melanggar peraturan tentang perlalu lintasan maupun angkutan jalan. Semua penindakan sudah diambil alih oleh Polisi Lalulintas sesuai dengan perintah UU Nomor 22 Tahun 2009, sehingga Dinas Perhubungan hanya bisa membantu menertibkan arus lalulintas jika ada permintaan dari kepolisian maupun pihak terkait lainnya,” ujar Khairul.
Amatan di lapangan, setiap hari ratusan unit truk roda enam ke atas dengan bobot muatan puluhan ton terlihat bebas melintas dari inti kota Tanjungbalai seperti Jalan S Parman atau Jalan Listrik, Jalan Teuku Umar, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Asahan.
Anehnya, walaupun menyebabkan kerusakan di sepanjang jalan yang dilintasinya itu, namun Pemko Tanjungbalai maupun pihak kepolisian tidak “berani” menertibkan maupun melarang truk tersebut melintas dari inti kota di Tanjungbalai. (ign/syaf)
