TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai juga turut menyoroti tingginya lonjakan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2019 setelah pembahasan yakni senilai Rp862 milyar lebih.
 |
| Koordinator ICW Kota Tanjungbalai, Jaringan Sihotang |
Koordinator Daerah Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai, Jaringan Sihotang, Sabtu (1/12) menyebut, Walikota Tanjungbalai H M Syahrial,SH,MH dan DPRD Kota Tanjungbalai harus bisa menjelaskan kepada publik mengenai melonjaknya anggaran yang sangat fantastik dari sebelum pembahasan dan setelah pembahasan.
“Walikota dan DPRD Kota Tanjungbalai harus menjelaskan kepada publik terkait dengan melonjaknya anggaran belanja daerah yang sangat fantastis, yakni dari senilai Rp691 Miliar lebih sebelum pembahasan ke Rp862 Miliar lebih setelah pembahasan terutama mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian, alasannya kenapa kegiatan-kegiatan tersebut tidak diakomodir dalam rancangan APBD yang disusun sesuai dengan Kebijakan Umum Angg
aran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019,” ujar Jaringan Sihotang.
“Kenapa kegiatan dengan biaya yang demikian besar itu baru muncul setelah dilakukan pembahasan terhadap Rancangan APBD Kota Tanjungbalai TA.2019 oleh DPRD dan eksekutif. Sehingga, public bisa menilai apakah ada main mata atau kongkalingkong antara Walikota Tanjungbalai dengan DPRD Kota Tanjungbalai sehingga terjadi lonjakan belanja daerah yang sangat fantastis tersebut,” ujar Jaringan Sihotang.
Sebaiknya, kata Jaringan Sihotang, ada penjelasan terkait dengan mata alokasi anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Tanjungbalai yang diakomodir dalam APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2019. Terutama, lanjutnya, yang tidak sesuai dengan Rencana Strategis SKPD dan program tahunan.
Untuk diketahui, disahkannya baru-baru ini APBD Kota Tanjungbalai TA.2019 oleh DPRD Kota tanjungbalai dengan posisi belanja daerah sebesar Rp862 Miliar lebih telah mengundang kecurigaan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2019 tersebut sarat dengan kegiatan siluman. Alasannya, karena asumsi belanja daerah yang diajukan dalam Rancangan APBD TA.2019 sebelum pembahasan adalah sebesar Rp691 Miliar lebih, ternyata setelah APBD disahkan, belanja daerah tersebut meningkat menjadi sebesar Rp862 Miliar lebih atau bertambah sebesar Rp171 Miliar lebih.
Demikian juga dengan posisi asumsi Pendapatan Daerah sebelum pembahasan adalah sebesar Rp549 Miliar lebih dan setelah APBD disahkan APBD disahkan meningkat menjadi sebesar Rp709 Miliar lebih. Sementara, Rancangan APBD TA.2019 tersebut disusun sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Patut dipertanyakan, alasan terjadinya perbedaan yang sangat tinggi pada posisi belanja dan pendapatan daerah pada saat APBD belum dibahas dengan sesudah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Karena penyusunan Rancangan APBD dilakukan berdasarkan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan TAPD Pemko Tanjungbalai.
“Kalaupun ada kegiatan tambahan atas usulan dari DPRD, sudah diakomodir pada saat dilakukan pembahasan terhadap KUA-PPAS. Sehingga, dalam pembahasan APBD seharusnya tidak ada lagi yang namanya kegiatan tambahan,” ujar Hakim Tjoa Kian Lie baru-baru ini.
Hal senada juga diungkapkan Taufik Hidayat, salah seorang aktivis anti korupsi Kota Tanjungbalai. Katanya, tingginya perbedaan besaran belanja daerah dalam APBD Kota Tanjungbalai TA.2019 sebelum dan sesudah disahkan itu, menimbulkan kecurigaan adanya praktek jual beli kegiatan pada saat dilakukan pembahasan APBD oleh Banggar DPRD dengan TAPD Pemko Tanjungbalai. (ign/mom)
