Dari Rp6,591 Miliar, Ada Dugaan Mark Up Rp454 Juta di Satpol PP Simalungun

Itu dikatakan Adi (40) kepada taslabnews, Selasa (5/2/2019). Menurut Adi, sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI cabang Sumatera Utara nomor: 58.C/LHP/XVIII.MDN/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 ada indikasi Mark up anggaran Rp454.183.200.

Adi mengatakan dari Rp6.591.213.000 anggaran yang dikucurkan telah direalisasikan sebesar Rp5.525.505.670.

BERITA TERKAIT:

Dari realisasi Rp5.525.505.670

itu dipergunakan untuk pengadaan pakaian kerja lapangan dan peralatan sebesar Rp917.293.200.

Dari hasil pemeriksaan BPK diketahui ada pemahalan/ penggelembungan anggaran/Mark up untuk pengadaan peralatan dan pakaian dinas di Satpol PP.

• Istri Meninggal Usai Operasi Sesar, Warga Asahan Ini Ngadu ke Polisi
• Korupsi Berjamaah di Pemko Siantar, Pj Walikota Juga Terima Rp39 Juta Dugaan Mark Up Aliran Dana PPJ Rp737 Juta
• Ayo Bantu Dua Bocah di Nias yang Alami Gizi Buruk

Pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan tersebut adalah PPK dan PPTK dengan melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan tersebut.

Kadis Infokom Simalungun Edwin Simanjuntak mengaku dirinya baru bulan Januari 2019 menjadi kadis Infokom. Sehingga ia kurang paham masalah temuan BPK. (Syaf)