Poldasu Diminta Turun Tangan Usut Penyelewengan Dana PPJ yang Libatkan Pj Walikota Siantar dan Sekda

TASLABNEWS, SIANTAR-Pihak kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) diminta turun tangan mengusut dugaan mark up insentif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp738 juta lebih yang libatkan 129 pejabat Pemko Siantar termasuk Pj Walikota dan Sekda.

Hasil audit BPK.

Itu dikatakan Rohman, kepada taslabnews.com, Kamis (13/2/2019).

Rohman mengatakan, keterlibatan Sekda dan PJ Walikota Siantar dalam menerima anggaran PPJ yang diduga menyimpang itu sangat mencederai hati warga Kota Pematangsiantar.

BacaJuga

Pemkab Asahan Gelar Training of Trainers Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Asahan

12 Desember 2025

BERITA TERKAIT:

Dugaan Mark Up Realisasi Insentif PPJ, Kadis PPKAD Siantar Terima Rp33 Juta

129 Pejabat Pemko Siantar Terima Aliran Dana Dugaan Mark up PPJ Rp737 Juta

Ada Dugaan Penyimpangan Realisasi Insentif PPJ di Pemko Siantar Rp738 Juta

Sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI cabang Sumatera Utara, nomor:49.C/LPH/VXIII.MDN/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 dari 129 orang pejabat ada nama PJ Walikota Pematangsiantar tahun 2016 yang ikut menikmati aliran dana insentif PPJ sebesar Rp737.483.296
tersebut.

Dimana Pj Walikota menerima Rp39.553.379.

Dalam daftar penerima aliran dana insentif hasil temuan BPK jelas disebutka ada 99 orang staf di Pemko Siantar menerima Rp456.619.659 insentif dana PPJ.

Lalu ada 25 orang yang menjabat sebagai kepala bidang, kasubag, kasi, kepala UPTD, dan sekretaris UPTD di jajaran Pemko Pematangsiantar yang menerima Rp161.089.848.

Selain itu Kadis PPKAD menerima Rp33.162.227. Sedangkan sekretaris DPPKAD menerima Rp14.078.284.

Plt Sekda Siantar menerima Rp2.605.458. Sedangkan Sekda Siantar menerima Rp31.374.438.

Rohman menambahkan, jika anggaran tersebut dipergunakan untuk perbaikan jalan, peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan pasti lebih berguna bagi masyarakat. (Syaf)